Merdeka.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Santoso. ‎Hal ini menambah daftar panjang para penegak hukum yang menerima suap.

Anggota Komisi III DPR Arsul Sani ‎menilai, buruknya kinerja penegakan hukum tersebut karena kebijakan pengawasan yang satu atap.

"Selama ini kan yang dua atap hanya untuk hakim dengan adanya pengawasan oleh Badan Pengawas MA & KY, sedang aparatur non hakim diawasi sendiri oleh MA melalui Badan pengawas," kata Arsul saat dihubungi, Jumat (1/7).

Politikus PPP tersebut berharap, fungsi pengawasan dan pembinaan untuk pencegahan korupsi tetap ada. Namun tetap saja menurutnya harus ada lembaga pengawas di luar Mahkamah Agung (MA). ‎‎

"Lembaga penanganan yang menerima dan memeriksa dugaan pelanggaran ini tidak harus KY, bisa dibentuk komisi baru atau diserahkan kepada komisi aparatur sipil negara (ASN)," tuturnya.

Usul itu tak lepas dari penilaian bahwa pengawasan tunggal MA tidak transparan, termasuk soal sanksi yang diberikan. "Selain itu, karena tupoksi utama MA itu mengadili perkara, maka fungsi-fungsi pengawasannya tidak dikembangkan dengan metode-metode yang canggih, lebih banyak bersikap pasif," pungkasnya. ‎

Seperti diketahui, selain mengamankan Santoso dan dua orang, KPK juga mengamankan uang ratusan juta rupiah. Uang yang diduga suap itu mencapai Rp 300 juta dalam pecahan mata uang asing.‎