Pendiri Hanura: 'Kudeta' OSO sudah dirancang dua sampai tiga bulan lalu

Merdeka.com - Pendiri Partai Hanura, Djafar Badjeber ikut mengomentari kisruh internal di partainya. Kubu Oesman Sapta Odang (OSO) dan Sarifuddin Sudding berseteru. Keduanya saling pecat memecat dan mengklaim paling sah pimpin partai Hanura.

Djafar menyayangkan ada pihak yang ingin melengserkan OSO dari kursi ketua umum. Padahal, OSO telah dipilih secara aklamasi menjadi ketua umum secara sah.

"Nampaknya mereka ini haus kekuasaan, dan kurang bersabar untuk menjadi elite partai," kata Djafar saat dikonfirmasi, Rabu (17/1).

Menurut Djafar, alasan yang diungkapkan anggota yang mengaku kader partai bahwa Ketua Umum Partai Hanura OSO telah melanggar AD/ART sangat menggelikan. Dia bahkan menantang pihak yang menyebut OSO melanggar AD/ART.

"Mana pelanggaran itu? Mengapa tidak dibicarakan melalui rapat terlebih dahulu? Kalau toh katakanlah ketum memiliki kekurangan dalam memimpin partai, akan tetapi momentum yang mereka persoalkan tidak tepat dilakukan saat ini, karena Partai Hanura akan mempunyai agenda besar yaitu pilkada, pileg dan pilpres," ungkap Djafar.

Apa yang dilakukan kader yang secara sepihak memecat OSO tersebut, dinilai Djafar sebagai tindakan proaktif dan perusakan Partai Hanura secara sistematis.

"Berdasarkan informasi yang saya peroleh bahwa upaya 'kudeta' sudah dirancang 2 sampai dengan 3 bulan lalu. Mereka pikir semudah itu merebut kekuasaan ini, sekalipun mereka minta restu kepada 'orang tertentu' juga tidak mungkin mereka berani melawan kalau tidak ada restu," ungkap Djafar lagi.

Djafar menyebut, 'orang besar' di balik pemecatan tersebut tak rela melepaskan jabatan ketua umum kepada OSO. "Dari berbagai info dan statemen beberapa orang yakin haqqul yakin bahwa beliau ini masih butuh 'mainan' dan untuk memperbanyak pundi-pundi," kata dia.

Selain itu, lanjut Djafar, Ketua Dewan Pembina Partai Hanura Wiranto harus mengambil langkah preventif dengan mendorong musyawarah. Bukan justru menjadi regulator dengan menyatakan masalah tersebut dikembalikan ke AD/ART partai.

"Pembangkangan ini sama halnya melemahkan Hanura. Mereka seharusnya belajar dengan dua atau tiga partai yang mengalami konflik dan sampai kini ada yang belum selesai," ujarnya.

Djafar menambahkan, tidak tertutup kemungkinan Hanura bisa bernasib sama dengan partai yang yang terus berkonflik kalau tidak ada yang mau mengalah.

"Agama menyuruh kita untuk musyawarah, apalagi nama partai ini Hati Nurani Rakyat. Pahami dan hayati itu dengan sungguh-sungguh. Dukungan Hanura kepada Joko Widodo bisa menjadi mentah dan buyar kalau Partai Hanura gagal sebagai peserta Pemilu legislatif dan Capres 2019," pungkasnya.