Pemuda Muhammadiyah Minta Jokowi Libatkan Publik saat Pilih Menteri
Merdeka.com - Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Sunanto mengusulkan, Presiden Jokowi sedianya melakukan 'cek ombak' ke publik saat proses pemilihan kandidat menteri. Uji publik calon menteri baiknya dilakukan sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.
Dalam satu diskusi bertemakan 'Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta Ini Minta Itu' di Cikini, Jakarta Pusat, Sunanto mengatakan, masa transisi ini merupakan waktu terbaik melibatkan publik dalam memilih pembantunya di kabinet.
Ia mafhum, dalam memilih menteri ada banyak suara dan sodoran nama dari partai pendukung. Namun, situasi itu tak perlu dirisaukan jika Jokowi melibatkan publik.
"Harusnya Jokowi sudah maintenance membagi porsi. Lalu oposisi, apakah bakal dibagi jatah atau tidak. Kekuatan sipil jangan dianggap remeh. Manuver tim pendukung juga akan memberatkan Jokowi memilih pembantu presiden," kata Sunanto, Selasa (8/10).
Ia menambahkan, keuntungan Jokowi melakukan uji publik calon menteri di kepemimpinannya yang kedua agar ada deteksi dini mana yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan begitu sebaliknya.
Lagi pula, menurut Sunanto, keuntungan melibatkan publik saat ini untuk memperjelas narasi kebangsaan Jokowi saat menjabat kedua kalinya sebagai Presiden.
"Harusnya dia sekarang confident bagaimana narasi kebangsaan ke depan Jokowi harus bediri di atas segala-galanya," tandasnya.
Usulan Sunanto itu bertolak belakang dengan mantan Caleg PDIP Kapitra Ampera. Aktivis 212 sekaligus politisi PDIP mengingatkan, Jokowi tak melulu mengakomodasi usulan publik.
Menurutnya, setiap masyarakat memiliki kepentingan berbeda-beda dan akan mustahil hal tersebut dijadikan acuan dasar dalam menentukan kebijakan. Kapitra menuturkan, Jokowi bisa saja terjebak oleh segala kepentingan masyarakat dan dampaknya tidak efisiensi kinerja.
"Semua punya kepentingan, tapi kepentingan tertinggi kepentingan konstitusi, kalau berdasarkan opini presiden tidak bisa bekerja. Masukan publik ada mekanismenya, itu masuknya ke perwakilan rakyat, dia (Jokowi) menjalankan hak konstitusi," kata Kapitra.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa
Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaJokowi: Presiden dan Menteri Boleh Memihak dan Ikut Kampanye
Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan, semua menteri bahkan presiden boleh berkampanye atau mendukung salah satu kandidat pada Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Istana Jawab Keanggotaan Jokowi di PDIP Usai Maruarar Mundur: Jangan Dihubung-hubungkan dengan Presiden
Maruarar Sirait mengatakan langkah politiknya mengikuti Joko Widodo
Baca SelengkapnyaJokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaKumpulkan Menteri di Istana, Jokowi Minta Jaga Kondisi Jelang Pemilu 2024
Jokowi meminta pembantunya harus teliti menjaga kondisi dalam negeri.
Baca SelengkapnyaJokowi Ajak Seluruh Santri dan Pelajar Gunakan Hak Pilih di Pemilu 2024
Jokowi ingin para santri dan pelajar menggunakan hak pilihnya dengan baik.
Baca SelengkapnyaMuncul Desakan Pemakzulan Jokowi, Istana Klaim Kepuasan ke Presiden Masih Tinggi di Atas 75 Persen
Istana menegaskan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi tak terganggu dengan munculnya wacana pemakzulan Jokowi.
Baca SelengkapnyaJokowi Sebut Presiden Boleh Ikut Kampanye dan Memihak, Ini Aturannya di UU Pemilu
Presiden Jokowi menyatakan Presiden boleh ikut kampanye dan memihak salah satu calon di Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya