Pemerintahan Jokowi dinilai tergantung militansi KIH di DPR

Merdeka.com - Presiden terpilih Joko Widodo secara berulang menegaskan, bila calon menteri dalam kabinet pemerintahannya yang berasal dari partai politik harus melepaskan jabatannya dari kepengurusan partai. Adapun salah satu sebabnya adalah agar calon menteri tersebut dapat fokus dalam pemerintahan.

Kepala Pusat Studi Komunikasi Universitas Mercu Buana, Heri Budianto berpendapat, sikap Jokowi itu merupakan sebuah komitmen baru dari seorang pemimpin yang patut diapresiasi dan didukung. Namun demikian, ada perkembangan dinamika politik yang juga penting untuk dipertimbangkan oleh presiden terpilih.

"Beberapa minggu terakhir kita melihat dinamika yang cukup keras di Parlemen. Mencermati hal ini saya kira Pak Jokowi harus betul-betul mengakomodasi parpol, terutama mereka yang sejak awal mengusungnya. Parpol-parpol inilah yang akan bertarung habis-habisan di Parlemen selama lima tahun ke depan untuk mendukung program-program Jokowi-JK, sehingga soliditas dengan mereka penting untuk dijaga," kata Heri saat dihubungi wartawan, Jumat (17/10).

Heri menambahkan, spirit pemisahan jabatan menteri dengan parpol dianggapnya terobosan baik agar tidak ada rangkap jabatan. Tetapi realitas politik yang ada, tidak bisa dikesampingkan oleh Jokowi bahwa ketua umum partai politik berperan besar dalam kesolidan sebuah tim.

"Dalam tiap partai politik itu, ada tokoh yang menjadi perekat internal partai itu. Di Hanura ya Pak Wiranto, di PDIP Bu Mega, di PKB ada Cak Imin, di Nasdem dan PKPI ada Surya Paloh dan Sutiyoso. Orang-orang inilah yang menjadi kunci soliditas partai," jelas Heri.

"Jika orang-orang ini dicabut dari posisi di partainya, maka partai akan goyah dan rentan konflik. Partai yang goyah tidak bakal efektif bertarung mendukung Jokowi-JK di parlemen selama 5 tahun ke depan," imbuhnya.

Lebih jauh, Direktur Polcomm Institute itu melanjutkan, posisi Koalisi Indonesia Hebat dalam parlemen, diakui atau tidak ke depannya bakal menghadapi pertarungan politik yang amat keras. Sebab, mayoritas posisi-posisi strategis di parlemen dikuasai Koalisi Merah Putih.

"Sebetulnya, jika posisi KIH di parlemen kuat maka komitmen pemisahan jabatan ala Pak Jokowi itu sangat mungkin diterapkan. Pak SBY sesungguhnya bisa menerapkan itu, karena beliau dulu mayoritas di parlemen. Namun Pak SBY memilih untuk tidak menerapkannya," jelas Heri.

"Kita harapkan saja agar nantinya KIH mampu menambah sekutu di DPR, sehingga komitmen baik ini bisa diterapkan secara maksimal," tutupnya.