Pemerintah dan DPR harus ada yang mengalah soal ambang batas capres
Merdeka.com - Alotnya pembahasan RUU pemilu masih belum menemukan titik terang. Belakangan justru muncul wacana Pemerintah bakal mundur dari pembahasan RUU pemilu.
Mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menilai seharusnya Pemerintah dan DPR mencari jalan keluar di tengah perdebatan tentang angka presidential threshold. Bukan sebaliknya, Pemerintah saling bersikukuh dengan pendapatnya masing-masing.
"Harusnya mencari jalan keluar bersama fraksi, jadi jangan main ngotot-ngototan harus ada yang mengalah. Harus ada yang mau berpandangan untuk kepentingan bersama. Oh ya sudah saya mau ikuti itu dan saya juga mau demi kepentingan masyarakat, jadi harus ada kesepakatan," papar Hadar saat ditemui di KPU RI, Senin (19/6).
Hadar menilai keliru bila pembahasan ini berakhir deadlock dan Pemerintah mundur dari pembahasan. Apalagi Pemerintah mengambil langkah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan (Perpu).
"Menurut saya itu keliru, apalagi nanti mau keluarkan Perpu, nanti semuanya pembuatan UU begitu enggak setuju dia tarik diri," ujar Hadar.
Lebih lanjut Hadar menjelaskan awal mula RUU pemilu tersebut berasal dari pemerintah. Kemudian pemerintah juga sudah beberapa kali melakukan pembahasan dengan DPR.
Sehingga pemerintah juga harus bertanggungjawab atas proses akhirnya. Kecuali UU tersebut belum pada tahap pembahasan, pemerintah bisa saja mundur lantaran tak setuju.
"Jadi tidak tepat, sudah begitu jauh, kalau dia mundur dan kembali itu tak akan selancar otomatis. Kan harus dijawab sesuatu yang mau dijawab UU itu harus dicari jalan keluarnya, itu makan waktu juga. Jadi tidak bertanggung jawab kalau itu dilakukan," papar Hadar.
Dia juga menambahkan, sikap Pemerintah tersebut juga bisa menurunkan simpati dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah. Sebab Pemerintah hanya karena keinginan Pemerintah tak sejalan dengan DPR lalu kemudian memilih mundur dan mengeluarkan Perpu.
"Jadi preseden yang enggak baik itu. Misalnya keinginan tidak terpenuhi keluarkan Perpu dan mundur. Saya kira seperti itu, carilah jalan keluar jangan malah keluar apalagi mengeluarkan Perpu," pungkasnya.
(mdk/eko)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
UU Pemilu Digugat Lagi, Batas Usia Capres Maksimal 65 Tahun & Maju Pilpres Dibatasi 2 Kali
Aturan mengenai batas usia Capres-Cawapres digugat ke MK pda Senin (21/7).
Baca SelengkapnyaKPU Pertimbangkan Cawapres Dampingi Capres di Sesi Closing Statement Debat Terakhir Pilpres
KPU menambah durasi untuk segmen terakhir debat kelima Pilpres 2024, dari awalnya dua menit menjadi empat menit.
Baca SelengkapnyaKPU Ungkap Alasan Tiga Capres Debat Pertama Full Berdiri: Untuk Meyakinkan Rakyat Presiden Kita Sehat Semua
KPU akan mengevaluasi mekanisme debat calon presiden usai digelar perdana pada Selasa (12/12) malam kemarin.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Aturan Terbaru Debat Pilpres: Capres-Cawapres Tak Boleh Bertanya Pakai Singkatan
KPU menyebut, aturan ini dikeluarkan demi menghindari polemik berkelanjutan di masyarakat.
Baca SelengkapnyaKetua KPU Dinyatakan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres
Ketua KPU Diputuskan Langgar Etik Karena Pencalonan Gibran, DKPP Sebut Tak Pengaruh Pencalonan Cawapres
Baca SelengkapnyaGanjar Tak Ambil Pusing Debat Capres Pakai Podium atau Tidak: Saya Siap Diajak Apa Saja
KPU tengah mempertimbangkan sejumlah masukan untuk pelaksanaan debat capres dan cawapres berikutnya, termasuk soal penyediaan podium.
Baca SelengkapnyaPrabowo Sindir Capres Lain: Jangan Karena Ambisi Ingin Jadi Presiden Seenaknya Bicara
Hal itu dikatakan Prabowo menjawab soal isu pertahanan yang diprotes paslon lain di debat ketiga capres.
Baca SelengkapnyaHarapan Pekerja Tembakau ke Presiden Terpilih: Jangan Kecilkan Hati 230.000 Tenaga Kerja
Ketiga pasangan calon Capres dan Cawapres, diharapkan memiliki tekad dan komitmen untuk tidak mengecilkan hati serta nasib para pekerja di IHT.
Baca SelengkapnyaPotret Elektabilitas Capres-Cawapres Jelang Debat Terakhir Pilpres 2024
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI akan menggelar debat terkahir Pilpres 2024.
Baca Selengkapnya