'Pembahasan RUU Pilkada lebih baik dihentikan'

Merdeka.com - Ketua Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Didik Supriyanto menilai pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pilkada yang tengah dilakukan di DPR berpotensi memicu terjadinya konflik horizontal. Oleh sebab itu, menurut Didik, pembahasan RUU harus dihentikan.

"Pembahasan RUU Pilkada lebih baik dihentikan. Karena salah satu materi dibahas bertentangan dengan prinsip demokrasi," kata Didik dalam diskusi publik 'Rekomendasi Perbaikan Penyelenggaraan Pemilu' di Pearl Room Lantai M Hotel RedTop Jl Pecenongan No.72 Jakarta Pusat," Senin (25/8).

Menurut Didik, beberapa ketentuan dalam RUU pilkada itu bermasalah, seperti dana kampanye yang menjadi tanggung jawab partai politik. Sedangkan calon legislatif yang maju bertanggung jawab alias modal sendiri.

Selain itu, lanjut Didik, DPR dan dan Pemerintah harus konsisten dalam menerjemahkan tentang pemilihan gubernur, bupati, wali kota yang dipilih secara langsung.

"Pemilihan wakil wali kota dipilih oleh wali kota terpilih dan berasal dari kalangan PNS. Dikhawatirkan menimbulkan konflik horizontal. Jabatan politik harus dipilih rakyat semuanya," tandas Didik yang juga Pemimpin Redaksi merdeka.com ini.

Didik mengatakan, konflik horizontal itu bisa tidak terjadi di Jawa dan Sumatera. Sementara di Maluku, jika pemilihan langsung hanya gubernur dan berasal dari kalangan muslim atau kristen saja akan terjadi konflik.

"Pembuat UU tidak punya imajinasi dalam proses membuat UU tersebut," pungkasnya.