Peluru Dimyati & Djan Faridz ke kubu Romi bikin konflik PPP memanas

Merdeka.com - Beberapa hari lalu Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly akhirnya mencabut SK kepengurusan PPP hasil muktamar Surabaya. Keputusan itu dikeluarkan dengan surat Menkum HAM nomor MHH/20.AH.11.01 tahun 2012 tentang pengesahan perubahan susunan personalia DPP PPP tidak berlaku.

Ketua Umum PPP versi muktamar Surabaya Romahurmuziy (Romi) mengaku legowo dengan keputusan Yasonna mencabut SK kepengurusan kubunya. Seolah tak mau kalah begitu saja, Romi mengatakan bahwa pencabutan SK kepengurusannya tidak serta merta melegitimasi kepengurusan PPP muktamar Jakarta di bawah pimpinan Djan Faridz.

Menurutnya, dengan pencabutan ini maka kepengurusan yang sah menurut hukum adalah kepengurusan PPP versi muktamar Bandung 2011 lalu. Dalam muktamar itu, Suryadharma Ali (SDA) terpilih sebagai ketua umum, sementara sekjennya adalah Romi. Berbakal keyakinannya itu, Romi mengundang Djan Faridz hadir dalam muktamar rekonsiliasi atau islah yang akan digelarnya 15 Januari 2016. Namun undangan ini ditolak mentah-mentah kubu Djan Faridz.

Kubu Djan Faridz berulang kali 'menembakkan peluru' ke arah kubu Romi. Merdeka.com merangkumnya, berikut paparannya.

Bergaya preman, akan kita amputasi

Kubu Romahurmuziy (Romi) mengajak kubu Djan Fariz hadir dalam muktamar rekonsiliasi atau islah yang akan digelarnya 15 Januari 2016. Sekjen kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusuma menolak mentah-mentah.

Jika kubu Romi punya niat baik, seharusnya mereka ikut bergabung dengan kubu Djan. Dia tidak segan-segan 'menendang' Romi dan pengikutnya.

"Kami akan ajak bergabung. Tapi kalau masih tetap nakal, tidak mau bersatu lalu jadi parasit dengan gaya-gaya preman ya otomatis di-PAW. Dari pada merusak citra baik PPP, tidak sejalan visi misi kita maka kita akan amputasi," ujar Dimyati Natakusumah kepada wartawan usai pembukaan Rakor Regional PPP di hotel Four Point by Sheraton, Makassar, Sabtu (9/1).

Romi gagal paham, bukan sarjana hukum

Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah menilai Romi gagal hukum jika menganggap SK-nya dicabut kemudian PPP kembali ke muktamar Bandung tahun 2011. Dia malah meledek Romi tidak paham soal hukum.

"Itu gagal paham, dia bukan sarjana hukum. Cari ilmunya putusan MA tidak bisa dilaksanakan, cari apabila putusan MA bisa dianulit gimana caranya, kan susah," kata Dimyati saat berbincang dengan merdeka.com, Jumat (8/1).

Kalau tidak suka tunggu 4 tahun lagi

Sekjen PPP kubu Djan Faridz, Dimyati Natakusumah mengatakan, tidak ada celah lagi untuk Romi menganulir putusan MA yang menangkan PPP muktamar Jakarta. Karena itu dia membuka ruang lebar-lebar jika Romi ingin bergabung.

Dimyati menantang kubu Romi jika memang tidak suka dengan kepemimpinan PPP yang baru, melawan di muktamar yang akan datang. Bukan dengan cara yang di luar koridor hukum. "Kalau tidak suka persoanal tunggu 4 tahun lagi, muktamar atau bisa juga disiasati bagaimana mereka bergabung, tapi dasarnya adalah koridor aturan, putusan MA laksanakan saja dulu. Kalau mau kudeta nanti pas sudah mereka gabung," tantang dia.

Lapor Bareskrim tuding Romi palsukan surat

Ketua umum PPP versi Muktamar Jakarta Djan Faridz melaporkan ketua umum PPP versi Munas Surabaya M Romahurmuziy alias Romi dan Sekjen PPP Ainur Rofiq atas pemalsuan surat mosi tidak percaya untuk mantan Ketua DPR Setya Novanto saat sidang etik di Mahkamah Kehormatan Dewan DPR pada beberapa hari lalu. 

"Melaporkan pemalsuan Romi yang mengatasnamakan PPP di mana beliau (Romi) membuat surat kepada Ketua DPR atas dikeluarkan ketetapan Fraksi PPP di DPR. Di Mahkamah Agung padahal menyatakan PPP yang sah adalah kubu saya," ujar Djan Faridz usai melapor di Gedung Bareskrim Mabes Polri, Jakarta (22/12).