PDP: Syarat keterwakilan anggota di daerah untuk jegal parpol

Merdeka.com - Kewajiban memiliki seribu anggota perwakilan dengan bukti Kartu Tanda Anggota (KTA) dianggap memberatkan partai politik nonparlemen untuk menjadi peserta pemilu 2014.

Ketua Umum Partai Demokrasi Pembaruan (PDP), Roy BB Janis mengatakan, proses verifikasi parpol calon peserta Pemilu mulai bermasalah ketika dilakukan uji sampel oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia menilai syarat itu dibuat hanya untuk menjegal parpol nonparlemen atau 'pemain baru' untuk ikut Pemilu.

"Dari sampling itu kadang bermasalah, karena bisa jadi di suatu daerah sebuah partai bisa dianggap tidak memiliki anggota dan perwakilan sesuai dengan persyaratan. Cuma gara-gara saat verifikasi anggotanya tidak bisa ditemui," kata Roy dalam jumpa pers di Gedung KPU, Jakarta, Kamis (27/12).

Sementara, Sekjen PDP Didi Supriyanto mengatakan, keanggotaan partai tidak bisa dipaksakan. Jika seseorang ingin pindah partai tidak bisa dihalangi.

"Jangan nantinya partai disalahkan cuma gara-gara anggotanya di suatu daerah dianggap tidak memenuhi persyaratan," kata Didi.

Menurutnya, perdebatan keabsahan proses verifikasi itu seperti kembali mengulangi polemik empat tahun lalu. Polemik itu diduga cuma berkutat pada persoalan yang itu saja, tanpa memberikan solusi baru.