PDIP yakin nama Ganjar, Arief, Laoly dicatut di kasus e-KTP

Merdeka.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Krisyanto menegaskan, partainya tidak terlibat dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP elektronik (e-KTP) pada 2011-2012. Apalagi, kata dia, saat itu posisi PDIP sebagai oposisi pemerintahan yang tengah berkuasa.

Hasto mengatakan, Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri ‎sebenarnya tidak setuju dengan sistem e-KTP. Putri Presiden RI pertama Soekarno itu lebih cenderung menggunakan basis data yang sudah ada dibandingkan membangun sistem sendiri.

"Dengan integrasi data kependudukan, data perpajakan, BKKBN, semua integrasi jadi satu. Bukan proyek seperti e-KTP tersebut sehingga terhadap berbagai isu ada kader kami yang terlibat tentu partai melakukan klarifikasi," katanya di Hotel Novotel, Jakarta Selatan, Kamis (9/3).

Dia mendukung sepenuhnya langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam membongkar kasus tersebut. Mengenai disebutnya beberapa nama kader partai berlambang banteng moncong putih diduga kecipratan uang korupsi e-KTP, Hasto mengaku telah mengklarifikasi kepada yang bersangkutan. Dalam persidangan perdana kasus korupsi e-KTP, nama politisi PDIP Ganjar Pranowo, Olly Dondokambey, Yasonna Laoly, dan Arief Wibowo disebut-sebut ikut menikmati uang dari proyek senilai Rp 5,9 triliun itu.

‎"Siapa pun yang menyalahgunakan kekuasaan akan diberikan sanksi tegas oleh partai. Kami sudah klarifikasi kepada pak Ganjar, Pak Arief dan Pak Laoly, yang bersangkutan menyatakan namanya dicatut sehingga biar pengadilan yang membuktikan," terangnya.

Hasto memastikan, PDI Perjuangan bukan merupakan salah satu dari pihak-pihak yang menggagas adanya program e-KTP milik Kementerian Dalam Negeri. ‎"Jangan sampai dipolitisasi. Karena saat itu kami berada di luar pemerintahan sehingga kami bukan desainer dari program e-KTP," tutupnya.