PDIP tidak mungkin hanya mendukung Ahok

Merdeka.com - Meski telah memiliki modal 1 juta KTP dan dukungan tiga partai politik dalam Pemilihan Gubernur DKI 2017, bakal calon petahana Basuki Tjahaja Purnama nampaknya masih belum puas. Ahok sapaan akrab Basuki menyatakan membuka peluang jika ada partai lain yang ingin memberikan dukungan termasuk PDIP.

Ahok masih menanti sikap resmi Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri dalam Pilgub DKI tahun depan. Ahok mulai bimbang memilih jalur mana yang akan dipilih untuk maju sebagai gubernur di periode kedua.

Sikap plintat plintut Ahok pun mendapat kritik dari Ketua DPP PDIP Andreas Hugo P. Andreas menilai, ada inkonsistensi sikap dari Ahok. Dia pun menegaskan, PDIP tidak akan mendukung Ahok.

"Ada ketidakkonsistenan Ahok. Dulu katanya mau maju lewat jalur perseorangan bersama Teman Ahok dan PDIP cukup mendukung. Enggak mungkin kita hanya mendukung," kata Andreas saat dihubungi, Selasa (19/7).

Andreas juga mempertanyakan sikap Ahok yang belum puas dengan modal dukungan yang dimiliki. Politisi PDIP ini menegaskan partainya akan mengusung calon sendiri dan saat ini prosesnya masih berjalan.

"Kan sudah cukup dengan 3 partai itu, ngapain nunggu PDIP lagi?" tegasnya.

"PDIP punya mekanisme. Kalau kami perlu ya kita bicara. Yang pasti PDIP akan mengusung kandidat sendiri. Mengusung kadernya untuk mewarnai program-program ideologis di DKI. Bukan hanya untuk merebut kekuasaan. Kalau hanya untuk kekuasaan, jangan lewat PDIP," tambahnya.

Sebelumnya, Ahok lagi-lagi menyatakan membuka peluang jika ada partai lain yang ingin memberikan dukungan termasuk PDIP. Ahok masih menanti sikap Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Bu Mega si bilangnya 'Belanda masih jauh, tenang tenang'," katanya di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (19/7).

Ahok memilih menunggu sikap resmi PDIP melalui Megawati. Walaupun diakuinya, ada beberapa pihak di PDIP yang menolak dirinya.

"Mengatakan kalau lewat independen enggak mau dukung, ini juga 'kata orang' bukan kata Bu Mega loh. Karena kan PDIP ada hak prerogatif Bu Mega. Lain lagi," tutupnya.