PDIP tak mau cuma jadi tukang stempel pemerintah Jokowi

Merdeka.com - Meski telah menyatakan diri sebagai partai pemerintah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) tidak mau menjadi partainya pemerintah. Menurut Wasekjen DPP PDIP Ahmad Basarah, menjadi 'partai pemerintah' dan 'partainya pemerintah' adalah dua hal berbeda.

Dia memaparkan, menjadi 'partai pemerintah' membutuhkan pola komunikasi dan koordinasi yang efektif. Sedangkan 'partainya pemerintah' adalah sekadar menjadi tukang stempel kebijakan pemerintah.

"Partainya pemerintah itu terjadi pada zaman lampau, hanya sebagai lembaga stempel. PDI Perjuangan bukan stempel, punya ideologi," tegas Basarah dalam keterangan persnya di kantor DPP PDIP, Selasa (7/4).

Karena bukan berperan sebagai 'partainya pemerintah', kata Basarah, ketidakmulusan dalam berkomunikasi antara anggota partai dan pemerintah adalah hal yang lumrah. Segelintir kader PDIP diketahui ikut mengkritik kebijakan Jokowi-JK, seperti kenaikan harga BBM.

"Jadi jangan terlalu didramatisir, kalau ada komunikasi belum klop, pertanyaan dan kritik itu hal lumrah. Karena kita sedang mencari bentuk komunikasi," kata anggota Komisi III DPR ini.

Ke depan, kata Basarah, pihaknya yakin komunikasi dan koordinasi antara partai dan pemerintah akan semakin solid.

Di tempat yang sama, Ketua DPP PDIP Andreas Pareira mengatakan, pola hubungan partainya diatur dalam bingkai 3 pilar, yakni kader partai di eksekutif, legislatif dan struktur partai.

"Di dalam politik semuanya bisa terjadi dan sangat dinamis. Kritik sejauh itu membangun, mengingatkan, bisa saja terjadi," kata Andreas.

"Kawan yang baik harus memberitahu kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Itu fungsi dari kawan. Dalam politik itu yang paling bahaya yang terus memuji. Brutus itu!" tegas Andreas.