Merdeka.com - Sejumlah fraksi parpol di DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) berniat untuk menggunakan hak interpelasi kepada Presiden Jokowi yang menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi. Namun niatan ini dinilai bukan hal yang mengejutkan bagi PDIP, partai pengusung Jokowi.

Wasekjen PDIP Ahmad Basarah mengaku tidak terkejut dengan interpelasi yang akan digulirkan KMP di parlemen soal BBM. Bahkan dia memprediksi KMP juga akan menggunakan angket nantinya ketika melihat ada peluang untuk melakukan hal tersebut.

"Karena sejak awal hal tersebut hanya tinggal persoalan waktu saja. Bahkan menurut prediksi saya akan ada beberapa lagi penggunaan hak interpelasi atau hak angket lainnya yang akan digulirkan KMP terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang lainnya," ujar Basarah dalam pesan singkat, Rabu (19/11).

Basarah menuding, KMP bisa bertahan setelah pilpres lalu memang niatannya untuk mengendalikan pemerintah Jokowi. Karena itu, partai-partai di KMP sepakat untuk berada di luar pemerintahan.

"Hal itu selaras dengan motif dipertahankannya eksistensi KMP pascapilpres yang lalu, yakni untuk menjadi kekuatan oposisi yang akan mengawasi atau bahkan mengendalikan jalannya pemerintahan Jokowi," tegas dia.

Oleh karena itu, Basarah meminta agar pemerintah memperhatikan gelagat tersebut. Dia juga mengimbau agar pemerintah menyiapkan diri dalam menghadapi agenda KMP di parlemen ke depan.

"Pemerintah sudah harus menyiapkan diri lebih responsif dan lebih cermat lagi untuk menghadapi berbagai macam agenda KMP di bidang pengawasan DPR," pungkasnya.

Seperti diketahui, Golkar, Gerindra, Demokrat, PAN dan PKS telah satu suara untuk mempertanyakan kebijakan kenaikan harga BBM yang dilakukan Jokowi. Mereka sepakat tidak setuju dengan kenaikan BBM di saat harga minyak dunia turun drastis.