PDIP Tak Akan Lantik Caleg yang Suaranya Lebih Tinggi dari Jokowi-Ma'ruf
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meminta para calon legislatifnya untuk memasang Alat Peraga Kampanye (APK) yang memuat gambar Jokowi-Ma'ruf Amin. Selain itu, juga ada gambar Bung Karno serta Megawati Soekarnoputri.
Hal ini disampaikan langsung dalam acara workshop fraksi DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota seluruh Indonesia. Dimana dengan Tema 'Peran Fraksi PDI Perjuangan Dalam Memenangkan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden'.
"Tugas kita harus menjadikan pemilu legislatif dan pemilu presiden sebagai satu tarikan napas perjuangan. Karenanya, bagi setiap caleg di dalam masang APK, wajib untuk memasang gambar Pak Jokowi dan Ma'ruf. Wajib untuk memasang gambar Bung Karno dan Ibu Megawati Soekarnoputri," ucap Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto saat memberikan arahan di Hotel Grand Paragon, Jakarta, Jumat (23/11).
Selain itu, dia menyebut, DPP PDIP juga akan mengeluarkan instruksi. Dimana Caleg yang suaranya lebih tinggi daripada suara Pilpres di daerah masing-masing, maka tak akan dilantik.
"Bahkan, mengingat pemilu legislatif dan pemilu presiden adalah satu tarikan napas, DPP akan mengeluarkan instruksi bagi caleg yang nanti perolehan suaranya melampaui perolehan suara Presiden dan Wapres, kami usulkan untuk tidak dapat dilakukan pelantikan," ungkap Hasto.
Dia pun menyebut, workshop ini adalah bagian dari pendidikan politik.
"Workshop ini juga menyatukan perjuangan kita bersama agar setelah ini kita turun ke bawah dan tidak mengenal kata menyerah untuk memenangkan PDI Perjuangan dan Bapak Jokowi," jelas Hasto.
Dia mengingatkan, di dalam analisa survei terakhir betapa pentingnya generasi milenial. Serta pentingnya gerakan kaum perempuan Indonesia. Karenanya, harus merangkul keduanya.
"Ibu Megawati Soekarnoputri mengingatkan kita punya kekuatan cadangan strategis, yaitu kaum perempuan PDI Perjuangan. Gerakan mereka. Karena mereka jalan peradaban Indonesia raya. Perempuan kita terbanyak baik yang menjabat sebagai legislatif dan menjabat sebagai kepala daerah. Karena itu, mengapa mereka mencoba menggunakan emak-emak," pungkasnya.
Reporter: Putu Merta Surya PutraSumber: Liputan6.com
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaPDIP Gaungkan Perubahan, Pertanda Akhir Hubungan dengan Jokowi?
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaGanjar Sentil Maruarar Sirait: Atas Dasar Apa Pindah, Ideologi atau Pragamatis?
Ganjar pede hengkangnya ratusan anggota organisasi sayap PDIP pasca Ara mundur tidak berpengaruh terhadap suaranya di Jabar.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jokowi Diusulkan Pimpin Koalisi Besar, Ini Respons Airlangga dan Zulkifli Hasan
Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto menanggapi kabar Presiden Joko Widodo (Jokowi) diusulkan memimpin koalisi besar Prabowo-Gibran.
Baca SelengkapnyaPemakzulan Jokowi Dianggap Pengalihan Isu Pihak yang Takut Kalah, Begini Kata Sekjen PDIP
Hasto menyampaikan, hal serupa juga telah disampaikan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri di Hari Ulang Tahun PDIP beberapa waktu yang lalu.
Baca SelengkapnyaHasto dan Puan Bakal Hadiri Harlah PPP, Mardiono Belum Pastikan Kedatangan Jokowi
Selain pengurus partai politik, PPP juga turut mengundang pasangan Ganjar-Mahfud.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaJokowi Beri Jenderal Kehormatan ke Prabowo, Begini Respons PDIP
Hasto juga menyebut pemberian suatu pangkat terkadang bertentangan dengan fakta-fakta yang terjadi di lapangan
Baca SelengkapnyaJokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir
Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca Selengkapnya