Merdeka.com - Wakil Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Sadarestuwati mengatakan, sah saja instruksi Ketua Umum Megawati Soekarnoputri melarang kadernya bicara capres-cawapres 2024. Kata dia, Kongres V sudah memberikan mandat dan hak prerogatif kepada Ketua Umum untuk menentukan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Apabila surat tersebut benar adanya, saya kira sah-sah saja. Karena Kongres ke-5 di Bali sudah memberikan mandat dan hak prerogatif kepada Ibu Ketum khususnya berkaitan dengan penentuan calon Presiden atau calon Wakil Presiden," ujar Sadarestuwati kepada wartawan, Kamis (12/8).

Sadarestuwati mengatakan, Megawati telah memberikan instruksi juga kepada petugas partai dan kader di setiap tingkatan untuk fokus membantu masyarakat di tengah pandemi.

"Ibu ketum menginstruksikan kepada seluruh petugas partai dan kader partai baik struktural maupun non struktural untuk terus turun ke bawah, bergotong royong, bahu membahu membantu masyarakat yang terkena dampak pandemi covid-19 khususnya saudara saudara kita yang sedang menjalani isoman," ujarnya.

"Maka dari itu seluruh DPC, DPD, dan DPP partai bergerak bersama-sama dengan mendirikan Dapur Umum, memberikan bantuan sembako, bahan makanan, juga membantu Pemerintah untuk melakukan vaksinasi secara masal guna mempercepat tercapainya herd immunity," tegas Sadarestuwati.

Sebelumnya, DPP PDI Perjuangan mengeluarkan instruksi supaya kader tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden. Instruksi itu tercantum dalam surat perihal penegasan komunikasi politik. Surat itu ditujukan kepada DPP PDIP, anggota fraksi PDIP DPR RI, anggota fraksi PDIP DPRD Provinsi dan kabupaten/kota, serta kepala daerah dan wakil kepala daerah PDIP seluruh Indonesia.

Surat tersebut dikeluarkan tanggal 11 Agustus 2021 dengan tanda tangan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto.

Dalam surat tersebut kader PDIP diminta berdisiplin tidak memberikan tanggapan terkait capres-cawapres. Kader yang melanggar akan diberikan sanksi disiplin.

Sebabnya, ditegaskan AD/ART partai bahwa Ketua Umum PDIP yang bertugas, bertanggungjawab dan berwenang serta mempunyai hak prerogatif untuk memutuskan calon presiden dan calon wakil presiden.

"Terhadap hal tersebut di atas agar semua kader berdisiplin untuk tidak memberikan tanggapan terkait calon presiden dan calon wakil presiden, pelanggaran atas ketentuan ini akan diberikan sanksi disiplin Partai," bunyi instruksi dalam surat tersebut dilihat Kamis (12/8).

"Skala prioritas Partai saat ini adalah membantu rakyat di dalam menangani seluruh dampak akibat Pandemi Covid-19. Peningkatan jumlah pasien Covid-19 sangat serius dan sudah menjadi tugas kita bersama agar seluruh anggota dan kader Partai untuk bahu membahu, bergotong royong membantu rakyat,"