PDIP sebut Pansus Pilpres bentuk kekesalan jagonya kalah
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP ) memandang santai wacana pembentukan Pansus Pilpres di DPR . Sebab Pansus ini justru dinilai bisa mencoreng pemerintahan SBY .
Politikus Senior PDIP Pramono Anung mengatakan, jika Pansus dilakukan akan mencoreng pemerintahan SBY . Karena pemerintahan sekarang rowling party adalah Partai Demokrat .
"Nah kalau ada kecurangan pilpres maka ini akan merefleksikan dari pemerintahan itu sendiri, padahal saya menyakini seyakin-yakinnya dalam persoalan ini dalam hal ini adalah Presiden SBY sama sekali tidak ikut-ikutan dalam persoalan kecurangan yang terjadi," kata Pramono di Gedung DPR , Jakarta, Kamis (24/7).
Dia menjelaskan, pelaksanaan dalam rezim demokrasi adalah KPU , Bawaslu dan DKPP. Menurut dia, Pansus Pilpres tak perlu dilakukan karena penyelenggara pemilu sudah melakukan dengan baik dan transparan.
"Dan apalagi ini kan transparan dimulai dari tingkat PPS sudah terbuka, C1 DA1 dan seterusnya. Bahkan jauh-jauh hari orang juga bisa menghitung," jelas dia.
Wakil Ketua DPR ini menilai, wacana Pansus Pilpres sulit untuk diimplementasikan. Apalagi, proses koalisi dan oposisi partai masih dinamis.
"Saya melihat ini enggak serius-serius amat, begitu konfigurasi grouping pemerintahan yang baru terbentuk pasti usulan itu juga akan berubah. Jadi ini semacam kekesalan jagonya kalah saja," pungkasnya.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Salah seorang elite Gerindra menyebut Prabowo yang sudah ditetapkan KPU sebagai pemenang Pilpres 2024 memilih jalan Rekonsiliasi.
Baca SelengkapnyaKeanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaLalu, saat disinggung kapan pertemuan antara kedua pimpinan partai itu terjadi, dia meminta untuk menunggu saja.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Merujuk pada Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, Pemilu saat ini berada pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara
Baca SelengkapnyaPresiden Jokowi menilai Pilpres 2024 lebih adem dibanding tahun 2014 dan 2019.
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaTidak cukup waktu untuk melakukan pemakzulan Jokowi sebelum Pilpres 2024 diselenggarakan.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca Selengkapnya