PDIP sebut dana saksi jebakan politik
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sudah menyatakan menolak adanya dana saksi yang berasal dari APNB untuk Pemilu mendatang. Sebab, uang tersebut dinilainya lebih baik menanggulangi bencana.
Wakil Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto menganggap, dana saksi lebih baik dipakai guna membenahi daftar pemilih tetap (DPT) yang masih kacau.
"Lebih baik pemerintah memikirkan dan berkonsentrasi untuk membangun sistem pemilih yang lebih jurdil, di mana masyarakatnya tak kehilangan hak konstitusinya dan memperbaiki DPT yang masih menyisakan masalah," kata Hasto di Kantor KPU, Jakarta, Selasa (28/1).
Hasto melanjutkan, bila dana saksi itu dipastikan lolos maka bakal bermunculan keraguan dari berbagai pihak.
"Dan sistem akuntabilitasnya, ini dari pada ini menjadi political trapping (jebakan politik) PDIP dengan tegas menolak dana saksi tersebut," tegasnya.
Selain itu, dirinya menilai upaya meloloskan dana saksi itu hanya sebagai lobi politik. Untuk itu, dia menyarankan agar partai sebaiknya kerja keras agar lolos suara ambang batas.
"Lebih baik partai kerja untuk lolos treshold itu berdasarkan kerja kongkret. Mendatangi rakyat dari pada cara pintas untuk mendapatkan dana dari negara yang saat ini alokasinya lebih tepat untuk membiayai dan menjaga Pemilu jurdil," terangnya.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pernyataan ini menanggapi putusan DKPP yang memberikan sanksi etik ke KPU.
Baca SelengkapnyaPartai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca SelengkapnyaSejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Menurut Djarot, DPP PDIP menghormati itu. Djarot optimistis PDIP masih memiliki banyak kader yang loyal.
Baca SelengkapnyaDPR berharap agar menciptakan pemilu yang baik adalah tugas bagi para kontestan dan juga penyelenggara pemilu.
Baca SelengkapnyaDPC PDIP Jember telah membentuk Tim Penjaringan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jember Tahun 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP akan mencermati terlebih dahulu dinamika politik yang ada jelang hari pencoblosan 14 Februari 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Deddy Yevri Sitorus mengatakan, hak angket kecurangan Pemilu 2024 segera diusulkan ke DPR.
Baca Selengkapnya