PDIP punya banyak kader terbaik untuk jadi menteri

Merdeka.com - Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla sudah mempublikasikan postur kabinet yang akan digunakan pada masa pemerintahannya mendatang. 34 Kementerian yang akan digunakan kabinet Jokowi-JK akan diisi oleh 18 sosok menteri berlatar belakang profesional murni dan 16 menteri berlatar belakang profesional partai.

Politisi PDIP Budiman Sujatmiko meminta masyarakat untuk tidak menilai negatif porsi kursi menteri berlatar belakang partai politik yang dalam kabinet Jokowi-JK porsinya hampir sama dengan menteri berlatar belakang profesional. Budiman mengatakan, PDIP sendiri memiliki banyak kader partai yang merupakan ahli di bidangnya dan layak dijadikan menteri.

"PDIP tidak pernah kehilangan kader-kader terbaiknya untuk menjadi menteri," ucap Budiman di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (17/9).

Budiman mengatakan, apabila dirinya diminta memilih antara sosok profesional murni dengan profesional partai untuk menduduki suatu jabatan menteri, maka dirinya akan memilih sosok profesional partai lantaran kinerjanya sudah terbukti.

"Kemudian ini dari partai sendiri, kemudian ini adalah non partai sama-sama berkompeten, tetap saja saya milih partai karena bagaimanapun juga kita tahu kinerjanya kita tahu sehari-harinya, seperti itu logikanya ya, sejauh itu kompeten tentu saja," jelas Budiman.

Selain itu, menurut Budiman, banyak kader-kader PDIP di daerah yang saat ini aktif memimpin dan sudah terbukti hasil kepemimpinannya membawa perubahan ke arah yang baik.

"Kader-kader PDIP banyak juga yang aktif memimpin. Artinya beberapa kelompok yang lain anggota fraksi anggota partai pengurus partai banyak yang bisa jadi menteri," imbuh Budiman,

Namun, Budiman kembali mengingatkan bahwa kelak yang memiliki hak untuk memilih sosok menteri adalah presiden. "Tapi ingat ya ini yang menentukan Pak Jokowi loh, partai masyarakat boleh memasukkan (nama) dan terbuka oleh Pak Jokowi tapi pada akhirnya hak prerogatif ada pada Pak Jokowi," tegas Budiman.

"Pak Jokowi tentu saja berkonsultasi dengan partai, LSM, dan relawan tapi pada akhirnya juga akan tetap keputusan ada di tangan Jokowi," imbuh Budiman.