PDIP: Pansus Pelindo II tidak menyasar orang per orang
Merdeka.com - Anggota Komisi III DPR dari Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menegaskan bahwa pembentukan Pansus Pelindo II bukan untuk menyasar orang per orang. Menurut dia, Pansus dibentuk untuk menyelidiki tata kelola BUMN yang diduga banyak persoalan.
"Pansus tidak menyasar orang per orang, yang disasar tata kelola milik BUMN khusunya Pelindo karena gerbang Indonesia," kata Masinton di Gedung DPR RI, Jakarta Pusat, Selasa(6/10).
Menurut dia, Pansus bertugas untuk mengurai tata kelola manajemen BUMN secara proposional dan berpihak kepada publik. Saat ini pansus masih dibahas mengenai nama-nama siapa saja yang bakal menjadi anggota pansus yang terdiri dari 10 fraksi di DPR.
"Pansus ini bertugas agar ada pertanggungjawaban kepada publik," tutur dia.
Sementara untuk PDIP sendiri, kata Masinton, siapa saja yang bakal mengisi pansus Pelindo ini masih dibahas di tingkat internal. Anggota Pansus Pelindo terdiri dari 30 orang dari lintas fraksi di DPR.
Sebelumnya Agus Hermanto, Wakil ketua DPR RI mengatakan nantinya Pansus Pelindo jika sudah dibentuk akan meminta keterangan dari Menteri BUMN Rini Soemarno dan Dirut PT Pelindo II RJ Lino untuk mengusut latar belakang terjadinya penggeledahan atas dugaan korupsi 10 mobil crane yang membuat RJ Lino gerah sampai menelpon Menteri PPN/Kepala Bappenas Sofyan Djalil beberapa waktu lalu itu.
"Karena Pelindo II di bawah koordinasi BUMN, Dirut Pelindo jelas diminta keterangannya masalah apa yang terjadi di sana. Nanti disampaikan ke pimpinan. Keputusannya apakah tidak terbukti apa terbukti akan disahkan di paripurna," kata dia.
(mdk/rnd)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.
Baca SelengkapnyaRullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.
Baca Selengkapnya13 pendaki tersebut terpisah menjadi dua kelompok. Masing-masing 10 orang dan 3 orang.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Hasto mengingatkan menjadi anggota partai pada dasarnya disandarkan pada prinsip kesukarelaan.
Baca SelengkapnyaBawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.
Baca SelengkapnyaPDIP menghormati putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak keseluruhan permohonan sengketa hasil Pilpres 2024.
Baca SelengkapnyaTiga parpol koalisi AMIN menunggu sikap PDIP sebagai partai pengusung Ganjar selaku capres yang menginisiasi hak angket.
Baca SelengkapnyaHasto yakin Ganjar Mahfud merupakan pemimpin yang diharapkan oleh masyarakat.
Baca SelengkapnyaApalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya