PDIP nilai hak angket Ahok cuma manuver politik jelang Pilgub DKI

Merdeka.com - PDIP mempertanyakan usulan hak angket yang digulirkan empat partai, PAN, PKS, Partai Demokrat dan Partai Gerindra atas belum diberhentikannya Basuki T Purnama dari jabatan Gubernur DKI Jakarta. Ketua DPP PDIP Andreas Hugo Perreira menilai, tidak ada indikasi pelanggaran aturan yang dilakukan Mendagri Tjahjo Kumolo dengan mengangkat kembali Ahok.

Andreas menduga, usulan hak angket hanya manuver politik para pesaing Ahok dalam Pilgub DKI Jakarta. Manuver seperti hak angket ini, kata dia, akan redam seusai gelaran demokrasi lima tahunan di Ibu Kota.

"Kalau tidak ada pelanggaran, lantas yang mau diselidiki apa? Mungkin sekadar manuver politik menjelang pilkada. Nanti juga diam sendiri setelah pilkada," kata Andreas saat dihubungi merdeka.com, Senin (13/2).

Pihaknya menyebut penggunaan angket memang hak bagi para anggota DPR untuk melakukan penjelasan atas kebijakan pemerintah. Akan tetapi, keempat fraksi partai harus membuktikan terlebih dahulu pelanggaran yang dilakukan pemerintah.

"Hak DPR untuk melakukan penyelidikan terhadap pelanggaran hukum yang dilakukan pemerintah. Tentu dengan alasannya, dimana fakta pelanggaran itu terjadi," tegasnya.

Anggota Komisi I DPR ini menuturkan, PDIP tidak akan merespon usulan hak angket kepada pemerintah. Saat ini, lanjutnya, PDIP hanya akan fokus pada pemenangan Pilkada Serentak di 101 daerah pada 15 Februari mendatang.

"PDI Perjuangan fokus ke pilkada saja. Penjelasan dari Mendagri sudah sangat jelas. Dan ini menjelang pilkada kita fokus ke pilkada saja," pungkasnya.