PDIP minta tambahan lima menteri, ini reaksi NasDem

Merdeka.com - Wakil Ketua Fraksi NasDem, Johnny G Plate, menyerahkan sepenuhnya wewenang ke Presiden Joko Widodo apakah akan mendengar keinginan PDIP yang meminta tambahan jatah lima menteri. Namun, ia menegaskan, belum ada pernyataan resmi dari Jokowi untuk melakukan reshuffle kabinet.

"Nasdem menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden sebagaimana hak prerogatif Presiden. Hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari Presiden terkait reshuffle kabinet," kata Johnny saat dihubungi merdeka.com, Rabu (24/6).

Namun, apabila benar nantinya Jokowi melakukan reshuffle dan memberikan lima kursi menteri pada PDIP, ia berharap yang ditunjuk tersebut harus mampu bahu membahu dengan Presiden dan menteri-menteri lain demi menghindari terpaan pelemahan ekonomi global.

"Bangsa ini membutuhkan sinergi nasional untuk menjaga perekonomian nasional dari dampak terpaan pelemahan ekonomi global khususnya mitra dagang utama Indonesia," katanya.

Selain itu, ia menilai, saat ini dibutuhkan menteri-menteri yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Mengingat kerja ke depan semakin tak mudah, ia berharap Presiden tak salah pilih dalam bongkar pasang kabinet kerja.

"Bangsa ini membutuhkan agar kabinet dapat bekerja dengan baik dalam lingkungan politik yang stabil yang memungkinkan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, akselerasi penyerapan APBN khususnya belanja modal yang melibatkan banyak tenaga kerja," tukasnya.

Sebelumnya, Wakil Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Ahmad Basarah mengatakan, penambahan jatah menteri ini upaya memperkuat dukungan politik dan meningkatkan kinerja pemerintah.

"Kami menginginkan agar Pak Jokowi pertimbangkan untuk menggunakan hak prerogatifnya memberikan ruang lebih banyak lagi bagi kader PDI-P untuk bantu beliau di kursi pemerintahan ini," kata Basarah, Senin (22/6).

Ketua Fraksi PDI-P di MPR itu, mengungkapkan, keberadaan menteri dari kalangan profesional tidak menjamin mulusnya roda pemerintahan. Pernyataan ini dilontarkannya menanggapi kritik terhadap pemerintahan Jokowi yang telah berjalan sekitar delapan bulan, khususnya pada kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi yang didominasi oleh kalangan profesional non partai politik.

Oleh karena itu, kata Basarah, sangat tidak relevan ketika kalangan profesional dari partai politik dianggap tidak mumpuni masuk dalam pemerintahan. Ia menilai, sejatinya, pemerintahan memerlukan dukungan politik sehingga sangat perlu mengakomodasi menteri dari partai politik dengan seleksi yang ketat.

Saat ditanya berapa kursi tambahan yang diminta PDI-P dalam postur kabinet jika Jokowi melakukan reshuffle, Basarah menyebut kondisinya bisa sangat dinamis. Namun, ia menganggap jumlah ideal kursi menteri untuk PDI-P adalah empat kursi yang ada saat ini ditambah lima kursi.

"Lima kader PDI-P harus masuk lengkapi jumlah yang ada sekarang, jadi sembilan jumlahnya," kata Basarah.