PDIP minta pelantikan Ketua DPR ditunda setelah Rakernas
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) akan mengirimkan surat ke pimpinan DPR untuk meminta penundaan pelantikan Ade Komaruddin sebagai Ketua DPR menggantikan Setya Novanto. Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyatakan permintaan penundaan tersebut dikarenakan jadwal pelantikan berbenturan dengan jadwal pelaksanaan Rakernas I PDIP di JCC Kemayoran, Jakarta.
"Sehingga tentu saja agenda yang penting dan strategis itu kami harapkan dapat dilakukan setelah ketentuan-ketentuan legalitas dari tata tertib DPR RI tersebut terpenuhi," kata Hasto di Gedung PBNU, Jakarta, Jumat (8/1).
Hasto menjelaskan bahwa pada sidang paripurna Senin (11/1) mendatang, seluruh Anggota Fraksi PDIP diwajibkan hadir. Namun, partainya juga mewajibkan seluruh kader hadir di Rakernas I PDIP. Oleh sebab itu, DPP PDIP melalui Fraksi akan mengirimkan surat ke Plt Ketua DPR Fadli Zon untuk permintaan penundaan paripurna yang salah satu agendanya pelantikan Ketua DPR.
"Kami prinsip mengikuti seluruh aturan yang ada di DPR. PDIP taat pada aturan main yang ada. Sekiranya memang tanggal 12 akan dibahas (pelantikan Ade Komarudin), kami akan mengikuti aturan-aturan itu. Nanti pimpinan fraksi PDIP akan berkomunikasi dengan pimpinan dewan terkait agenda pada tanggal 12 Januari," ujarnya.
Meski demikian, Hasto mengakui terus memantau dinamika politik di DPR termasuk perselisihan antara Golkar kubu Aburizal Bakrie dengan Golkar kubu Agung Laksono yang memperebutkan posisi Ketua DPR pasca mundurnya Setya Novanto. Sehingga, partainya belum tentu menyetujui Ade Komaruddin sebagai orang nomor satu di parlemen.
"Tentu saja kami juga akan membangun strategi komunikasi politik yang baik, termasuk bagaimana agenda-agenda untuk menentukan ketua DPR, setelah Setya Novanto mengundurkan diri," tuturnya.
(mdk/gil)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Sejumlah politikus PDIP berpotensi gagal menjadi anggota DPR pada Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaSebab, dia menilai saat ini pengawasan DPR RI pada Pemilu 2024 tak ada marwahnya.
Baca SelengkapnyaBasarah mengatakan, wacana hak angket tidak melempem dan terus dimatangkan PDIP.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Partai ini disebut-sebut masih dekat dengan penguasa di Istana.
Baca Selengkapnyaapakah berpeluang untuk dibahas saat periode selanjutnya, Dasco tak menjawab secara rinci.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaDPR sudah menerima daftar inventarisasi masalah (DIM) dari pemerintah.
Baca SelengkapnyaDia menyampaikan TKN Prabowo-Gibran menghormati keputusan DKPP.
Baca SelengkapnyaRDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya