PDIP minta KPU jamin kesiapan logistik Pemilu 2014

Merdeka.com - PDI Perjuangan (PDIP) meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjamin kesiapan logistik dalam pemilihan umum (pemilu) tahun ini ini. Sebab masih banyak warga negara yang belum terjamin dalam memiliki hak pilih di semua daerah Indonesia.

Sekretaris Jenderal PDIP Tjahjo Kumolo mengatakan KPU harus menjadi setiap warga negara yang memiliki hak pilih mendapatkan hak konstitusionalnya. Hal ini penting ditegaskan karena di beberapa daerah muncul kekhawatiran terhadap ketidaksiapan penyelenggara pemilu untuk memberikan hak konstitusional warga negara sebagaimana diatur dalam Konstitusi.

"Ada beberapa potensi masalah yang muncul terkait dengan penyelenggaraan pemungutan suara, mulai dari surat suara belum terdistribusikan ke tiap TPS, tidak siapnya TPS, tertukarnya surat suara, ketersediaan surat suara cadangan terutama bagi pemilih yang tidak masuk dalam daftar pemilih, sampai pada keamanan kotak suara," kata Tjahjo dalam keterangan tertulisnya kepada merdeka.com di Jakarta, Senin (7/4).

Selain itu, Tjahjo meminta aparat keamanan untuk melakukan langkah-langkah antisipatif terhadap meningkatnya tindak kekerasan menjelang atau pasca-hari pemungutan suara. Potensi tersebut hadir dalam berbagai bentuk, seperti benturan antar massa pendukung, perusakan posko, intimidasi terhadap pemilih, maupun intimidasi terhadap penyelenggara pemilu.

"Dan mengimbau aparat keamanan untuk menjalankan tugas dan tanggung jawab konstitusional dari negara dengan profesional dan tidak memihak. Sehingga Pemilu 2014 benar-benar bisa berjalan secara jujur dan adil," kata dia.

PDIP juga meminta Bawaslu untuk meningkatkan langkah-langkah pengawasan terhadap potensi kecurangan yang terjadi menjelang pemungutan suara, terutama penggunaan politik uang dan intimidasi kepada pemilih. Serta, menyerukan kepada semua pemilih untuk mengawal proses pemungutan dan perhitungan suara di setiap TPS, rekapitulasi suara di tingkat desa, kecamatan sampai kabupaten.

"KPU juga bisa menjamin keamanan dari Sistem Teknologi Informasi yang digunakan selama proses perhitungan suara sehingga setiap suara rakyat yang telah diberikan dalam pemilu, tidak hilang begitu saja dan bisa dimanipulasi untuk kepentingan peningkatan suara satu kekuatan politik tertentu," ujarnya.

Terakhir, lanjut Tjahjo, PDIP mengimbau lembaga-lembaga survei untuk membuktikan kredibilitas dengan bersikap obyektif, transparan dan bertanggung jawab kepada publik baik dari sisi metodologi maupun sumber dana.

"Selain itu, PDI Perjuangan berharap pemilih bersedia menggunakan hak pilihnya dan tidak bersikap golput dalam Pemilu 2014," terang Tjahjo menegaskan. (mdk/mtf)