Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

PDIP diminta tak paksa Risma turun di Pilgub DKI

PDIP diminta tak paksa Risma turun di Pilgub DKI Risma masuk PDIP. ©2015 Merdeka.com/Moch. Andriansyah

Merdeka.com - Pengamat Politik dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J Kristiadi menilai langkah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang menolak dicalonkan bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 oleh PDIP sebagai langkah yang tepat. Menurutnya, PDIP harus menghargai keputusan Risma.

"Saya kira itu orang (Risma) punya jiwa luhur, tidak usah dipaksa untuk jadi gubernur. Jadi partai jangan maksa-maksa," ujar Kristiadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (12/1).

Kristiadi menganggap sebagai orang nomor satu di Surabaya, Risma sudah mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada. Sehingga, lanjut dia, Risma tidak perlu lagi meninggalkan daerah yang sudah dikuasainya.

"Nah, kalau di tempat lain, malah belum tentu bisa. Dan menurut saya tidak elok dia tinggalkan pemerintahannya," terangnya.

Kristiadi justru berkelakar jika PDIP sebaiknya mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebab Ahok dinilai sudah membuktikan mampu memimpin Jakarta.

"Ke Ahok saja dukungannya. Kan sudah mau sejuta KTP juga (dari Teman Ahok)," tandas dia.

Sebelumnya, di sela-sela Rakernas PDIP, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan tidak akan meninggalkan jabatannya meski PDIP memintanya maju di Pilgub DKI.

"(Kalau disuruh partai?) Endak lah. Saya kan harus hargai warga Surabaya. Nanti saya akan sampaikan (ketidakinginan maju menjadi DKI 1)," ujar Risma di Rakernas PDIP, Jakarta.

Bukan hanya itu, Risma bahkan mengatakan akan menemui Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri guna menyampaikan ketidakinginannya maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Bukan tanpa alasan Risma menolak, menurutnya, masih banyak yang harus diperbaiki dan dibenahi di kota yang dipimpinnya itu.

"Endaklah. Wong ini di Surabaya saja belum dilantik. Kok mikir itu. Saya konsentrasi ke Surabaya. Kasian warga Surabaya. Di Surabaya pun berat. Justru kemarin saya turun karena saya enggak punya uang. Itu yang turun warga Surabaya. Mereka kampanye untuk saya," ujar Risma.

(mdk/hhw)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi

PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi

Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)

Baca Selengkapnya
Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP

Isu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP

Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.

Baca Selengkapnya
Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

Soal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat

PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri

AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.

Baca Selengkapnya
Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Cuma PKS yang Tak Ikut Jokowi

Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.

Baca Selengkapnya
Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres

Sekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres

Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.

Baca Selengkapnya
PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!

PDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!

PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.

Baca Selengkapnya
Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Politikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru

Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.

Baca Selengkapnya
PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi

PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.

Baca Selengkapnya