PDIP diminta tak paksa Risma turun di Pilgub DKI
Merdeka.com - Pengamat Politik dari Centre for Strategic of International Studies (CSIS), J Kristiadi menilai langkah Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini yang menolak dicalonkan bakal calon Gubernur DKI Jakarta pada Pilgub 2017 oleh PDIP sebagai langkah yang tepat. Menurutnya, PDIP harus menghargai keputusan Risma.
"Saya kira itu orang (Risma) punya jiwa luhur, tidak usah dipaksa untuk jadi gubernur. Jadi partai jangan maksa-maksa," ujar Kristiadi dalam sebuah diskusi di Jakarta, Selasa (12/1).
Kristiadi menganggap sebagai orang nomor satu di Surabaya, Risma sudah mampu menyelesaikan segala persoalan yang ada. Sehingga, lanjut dia, Risma tidak perlu lagi meninggalkan daerah yang sudah dikuasainya.
"Nah, kalau di tempat lain, malah belum tentu bisa. Dan menurut saya tidak elok dia tinggalkan pemerintahannya," terangnya.
Kristiadi justru berkelakar jika PDIP sebaiknya mendukung Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok. Sebab Ahok dinilai sudah membuktikan mampu memimpin Jakarta.
"Ke Ahok saja dukungannya. Kan sudah mau sejuta KTP juga (dari Teman Ahok)," tandas dia.
Sebelumnya, di sela-sela Rakernas PDIP, Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini menyatakan tidak akan meninggalkan jabatannya meski PDIP memintanya maju di Pilgub DKI.
"(Kalau disuruh partai?) Endak lah. Saya kan harus hargai warga Surabaya. Nanti saya akan sampaikan (ketidakinginan maju menjadi DKI 1)," ujar Risma di Rakernas PDIP, Jakarta.
Bukan hanya itu, Risma bahkan mengatakan akan menemui Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri guna menyampaikan ketidakinginannya maju dalam Pilgub DKI Jakarta 2017. Bukan tanpa alasan Risma menolak, menurutnya, masih banyak yang harus diperbaiki dan dibenahi di kota yang dipimpinnya itu.
"Endaklah. Wong ini di Surabaya saja belum dilantik. Kok mikir itu. Saya konsentrasi ke Surabaya. Kasian warga Surabaya. Di Surabaya pun berat. Justru kemarin saya turun karena saya enggak punya uang. Itu yang turun warga Surabaya. Mereka kampanye untuk saya," ujar Risma.
(mdk/hhw)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
PDIP Tepis Isu Ahok jadi Kuda Putih: Justru Mengejutkan Pak Jokowi
Ahok mengundurkan diri sebagai Komut PT Pertamina (Persero)
Baca SelengkapnyaIsu Jokowi dan Gibran Bakal Golkar, Begini Kata Sekjen PDIP
Namun, kata dia untuk membangun peradaban politik yang berpihak kepada kehendak rakyat.
Baca SelengkapnyaSoal Isu Pemakzulan Jokowi, PDIP Ingatkan Pemimpin Harus Jalankan Amanah Rakyat
PDIP juga meminta isu pemakzulan terhadap Jokowi ini bisa segera direspons agar tak menimbulkan gerakan yang lebih besar lagi.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Jawaban Jokowi soal Koordinasi Dengan PDIP Sebelum Pilih AHY Jadi Menteri
AHY sudah punya rekam jejak yang mumpuni untuk menjadi Menteri ATR/BPN.
Baca SelengkapnyaCuma PKS yang Tak Ikut Jokowi
Selain Gerindra, hampir semua partai besar merapat ke Pemerintahan Jokowi seperti PDIP, Golkar, Nasdem, PKB, PAN, PPP, dan Demokrat.
Baca SelengkapnyaSekjen PDIP Sempat Berdoa Jokowi Tidak Ikut Turun Kampanye dan Memihak ke Satu Capres
Sekjen PDIP Hasto Kritiyanto mengaku sudah sejak lama memprediksi jika Presiden Jokowi akan kampanye dan memihak satu Capres.
Baca SelengkapnyaPDIP: Presiden Milik Kita Semua, Tidak Perlu lah Kampanye!
PDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaPolitikus PDIP Sebut Keppres Pemberhentian Prabowo Harus Dicabut Sebelum Beri Pangkat Baru
Hasanuddin menyebut membuat aturan baru tidak boleh menabrak aturan yang sudah ada.
Baca SelengkapnyaPDIP: Hak Angket Tidak Ada Kaitan dengan Pembatalan Pemilu dan Pemakzulan Jokowi
PDIP menyampaikan rencana pengajuan hak angket dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Jakarta.
Baca Selengkapnya