Merdeka.com - Selain memberikan rekomendasi dihidupkannya kembali Garis Beras Haluan Negara, Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP juga menyoroti keberadaan BUMN yang dinilai lebih mengutamakan kepentingan bisnis. PDIP menilai sudah seharusnya BUMN sesuai dengan konstitusi yaitu bertindak sebagai salah satu sokoguru perekonomian nasional.

"BUMN memiliki fungsi dan menjadi alat negara untuk meningkatkan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun, dalam kenyataannya saat ini BUMN hanya diperlakukan seperti 'korporasi swasta' yang mengedepankan bisnis semata atau yang saat ini dikelola dengan konsep business to business," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang membacakan rekomendasi hasil Rakernas PDIP, JI Expo, Kemayoran, Jakarta, Selasa (12/1).

Oleh sebab itu, Hasto menjelaskan, PDIP memberikan perhatian khusus guna meluruskan politik ekonomi BUMN dengan mengembalikan perusahaan pelat merah itu sebagai 'ekonomi sektor Negara' dan sebagai alat negara untuk memperkuat ekonomi rakyat.

Selain itu, dalam rekomendasi di sektor ekonomi, khususnya dalam konteks Masyarakat Ekonomi Asean (MEA), PDIP mendukung upaya pemerintah dalam menyiapkan berbagai kebijakan untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional bagi petani, buruh dan nelayan.

Khususnya yang berkaitan terciptanya lapangan kerja dalam kerangka Trilayak Rakyat Pekerja (kerja layak, upah layak, dan hidup layak); perlindungan buruh tenaga kerja di luar negeri, mewujudkan diversifikasi dan penetrasi pasar ekspor, perlindungan atas hak kekayaan intelektual, kekayaan intelektual, standarisasi dan sertifikasi menyangkut berbagai aspek kehidupan.

"Antara lain keterampilan dan keahlian, produk dan jasa, serta warisan kekayaan budaya nasional," kata Hasto.