PDIP buka peluang dua parpol gabung dukung pemerintahan Jokowi
Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menyatakan masih membuka diri untuk partai politik yang akan bergabung mendukung Jokowi - JK di pemerintahan. Namun, PDIP membatasi jumlah partai yang akan bergabung tersebut.
"Saya kira Pak Jokowi (Joko Widodo) membuka diri, kami sadar posisi kami belum 50 persen plus 1. Wajar kalau Pak Jokowi menerima satu atau dua partai bergabung," kata Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo, di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (13/8).
Tjahjo mengatakan, PDIP terus berkomunikasi dengan presiden terpilih Jokowi untuk peluang menarik partai politik (parpol) baru dalam koalisi. Namun, PDIP akan tetap menunggu hasil keputusan Mahkamah Konstitusi atas gugatan sengketa pilpres 2014 terlebih dulu.
"PDI Perjuangan dalam konteks itu (menarik parpol baru) terus berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Sambil semua menunggu setelah keputusan tanggal 21 Agustus oleh MK," terang dia.
Masih menurutnya, mengenai calon menteri dalam kabinet Jokowi - JK sepenuhnya hak presiden terpilih Jokowi. Hal tersebut terkait kecocokan dalam pemerintahan ke depan.
"Kita sudah serahkan sepenuhnya itu hak capres terpilih (Jokowi). Apakah itu cocok atau tidak setelah nanti," pungkas dia.
(mdk/lia)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Gaung perubahan menimbulkan pertanyaan, sebab selama ini PDI Perjuangan selalu membawa pesan keberlanjutan yang sering dikaitkan dengan motto Presiden Jokowi.
Baca SelengkapnyaMenurut Djarot, DPP PDIP menghormati itu. Djarot optimistis PDIP masih memiliki banyak kader yang loyal.
Baca SelengkapnyaApalagi keempat partai politik (parpol) ini merupakan korban kecurangan Pemilu 2024.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.
Baca SelengkapnyaGerindra: Prabowo yang Akan Bisa Menjembatani Hubungan Jokowi dengan PDIP
Baca SelengkapnyaPresiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).
Baca SelengkapnyaKetua DPP Partai Golkar Meutya Hafid memberikan bocoran partai baru Maruarar Sirait setelah cabut dari PDIP.
Baca SelengkapnyaPDIP menilai Presiden Jokowi tidak perlu kampanye meski diizinkan UU Pemilu.
Baca SelengkapnyaHasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.
Baca Selengkapnya