PDIP: BBM dinaikkan agar janji kampanye Jokowi bisa dipenuhi

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) berencana bakal mengeluarkan buku putih mendukung kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM subsidi. Saat menjadi oposisi dulu, PDIP juga telah mengeluarkan buku putih yang berisi APBN tandingan menolak kenaikan BBM.

Ketua Departemen Politik DPP PDIP TB Hasanuddin menjelaskan bahwa buku putih menolak kenaikan BBM karena tidak terima argumentasi Presiden SBY menaikkan BBM. Menurut dia, saat itu PDIP masih yakin ada cara lain selain menaikkan BBM untuk menyelamatkan APBN.

"Intinya buku putih kemarin adalah kita mempermasalahkan argumentasi pemerintahan SBY yang sesungguhnya beda dengan PDI Perjuangan," kata Hasanuddin di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/11).

Sementara buku putih jilid II ini, dia menjelaskan, berisi tentang anggaran pemerintah untuk mengimplementasikan janji Jokowi saat kampanye dulu. Misalnya membangun tol laut dan menciptakan ketahanan pangan.

"Sekarang dengan anggaran yang ada sekarang kita pada kesimpulan bahwa pemerintah perlu punya anggaran yang cukup untuk aplikasikan semua janji-janjinya," terang dia.

"Misalnya mau buat 1000 km tol, sekarang sudah ada rinciannya kemudian buat dalam waktu 3 tahun itu pemerintahan harus kita jadi mandiri berdikari urusan pangan, dan banyak hal lagi," imbuhnya.

Hasanuddin menambahkan, Jokowi tidak bisa mengaplikasikan janji kampanyenya jika tidak didukung dengan anggaran yang cukup. Dia menilai, subsidi BBM memang sangat membebani anggaran negara.

"Kalau misal terbebani dengan konsumsi di BBM, kita akan terus-terusan saja begitu mungkin dua tiga bulan barang kali sampai dari itu semua masih ada. Tapi Insya Allah ke depan jalan baik-baik saja," tegas dia.

Hasanuddin mengakui memang ada banyak cara untuk memangkas APBN demi menunjang implementasi janji Jokowi selain menaikkan BBM. Akan tetapi, anggaran tersebut tetap saja tidak cukup dan harus menaikkan BBM.

"Ada banyak cara, tapi tidak cukup, BBM ini akan jadi beban terus subsidi itu, juga hanya akan perbanyak penyelundupan, hilangnya pencurian karena ini subsidi ini tadi," pungkas mantan Wakil Ketua Komisi I DPR ini.