PDIP bantah ada dana proyek e-KTP mengalir ke partai

Merdeka.com - Nama-nama anggota DPR dari PDIP disebut-sebut menerima fee proyek pengadaan e-KTP. Sebut saja, mantan pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR yang juga Gubernur Sulawesi Utara dari PDIP Olly Dondokambey, Anggota Komisi II Arief Wibowo, hingga Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Muncul rumor fee proyek e-KTP juga mengalir ke PDIP.

Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno mengatakan tudingan seperti itu adalah hal biasa ketika ada kader yang diduga terseret kasus korupsi. Namun, tudingan itu biasanya terpatahkan karena tidak bisa dibuktikan melalui fakta hukum di persidangan.

"Itu selalu kalau setiap kali dari anggota DPR ada korupsi, selalu ada dugaan aliran dana ke partai tapi tidak pernah bisa dibuktikan. Jadi ini semua jadi seperti suara-suara yang tidak jelas," kata Hendrawan saat dihubungi, Kamis (9/3).

Menurutnya, pada umumnya politisi-politisi yang tersangkut kasus sering menggunakan nama-nama petinggi partai untuk menebar pengaruh. Hal itu terlihat dari sejumlah kasus korupsi dengan nominal kerugian negara besar seperti kasus Century hingga wisma atlet Hambalang yang diduga masuk ke Partai Demokrat.

"Yang lebih masuk akal adalah orang-orang politik ini sering menggunakan nama-nama besar, sering menggunakan elite atau pucuk pimpinan partai untuk berdagang pengaruh. Kan dari dulu, dari Century, Hambalang, persoalan PUPR, terus macam-macam PON. semua arahnya aliran uang, aliran kemana?," jelasnya.

"Iya, selalu begitu. Century masuk ke demokrat sekian ratus miliar, BLBI Juga. ternyata tidak terbukti kan. Ternyata oknum-oknum politik memanfaatkan kedekatan, kewenangan, memanfaatkan relasi dengan elit-elit pucuk pimpinan untuk dagang pengaruh," sambung Hendrawan.

Hendrawan belum bisa memastikan PDIP akan memberikan klarifikasi terkait dugaan kadernya terjerat korupsi e-KTP. Namun, PDIP telah menggelar rapat membahas sejumlah kader tersebut. Dia menduga ada pencatutan nama kader-kader PDIP yang disebut jaksa penuntut umum (JPU) menerima fee proyek e-KTP.

"Kalau itu saya tidak tahu karena dilakukan ketum. Tapi DPP setiap rapat kami menyinggung nama-nama ini ya. terus ini nama-nama ini dicatut atau memang terlibat. Itu sebabnya kami tunggu proses persidangan berlangsung," pungkasnya.