PDIP: Aneh, saksi parpol di pemilu dibiayai negara

Merdeka.com - Politikus PDIP Tubagus Hasanuddin menilai langkah pemerintah dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam membiayai saksi partai politik di tiap tempat pemungutan suara (TPS) untuk Pemilu 2014 dari APBN kurang tepat. Bukan wewenang Bawaslu dalam mengurus pembiayaan dana saksi.

"Saya tidak habis pikir kalau dana saksi didistribusikan. Ini kan uang rakyat. Aneh saja menurut saya," kata Tubagus Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (28/1).

Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Barat itu mengatakan, dalam tugas Bawaslu yang diatur Undang-undang tidak menugaskan pembiayaan dana saksi TPS. Hal itu merupakan tugas partai politik.

"Tidak ada job description Bawaslu soal itu. Saya tanya ke KPU, KPU tidak bertanggungjawab soal dana saksi. Itu tanggung jawab partai politik," papar wakil ketua Komisi I DPR ini.

Hasanuddin mengungkapkan kekhawatirannya jika hal itu benar dilaksanakan, kucuran dana saksi dari APBN akan menimbulkan masalah nantinya.

"Saya tidak begitu yakin. Mungkin nanti akan terjadi sesuatu hal yang tidak diinginkan kalau pembagian uang saksi itu tidak tertib," pungkasnya.