PDIP akan gandeng Golkar kembalikan GBHN

Merdeka.com - Wacana mengembalikan fungsi MPR sebagai garis lembaga tertinggi negara dan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) terus bergulir. PDIP pun berencana akan mengembalikan GBHN seperti era Presiden Soeharto.

"Kalau semua sepakat GBHN kita lihat nanti. Golkar juga tampaknya setuju, mungkin dalam bantuan Golkar ini dikonversi ke dalam GBHN," ujar politikus PDIP Eva Sundari saat peluncuran buku 'Jalan Kemandirian Bangsa' di Mega Institute, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (24/4).

Sementara itu, pengamat politik, Don K Marut berharap, jika Jokowi terpilih menjadi presiden mampu mengembalikan kembali fungsi MPR sebagai lembaga tertinggi negara dan GBHN. Pengembalian MPR dan GBHN tersebut, dinilainya sejalan dengan pokok-pokok pikiran pembangunan Indonesia yang terangkum dalam buku 'Jalan Kemandirian Bangsa' yang dikerjakan oleh Seknas Jokowi.

"Ada juga mimpi seperti itu. Tinggal apakah bisa ada kesepakatan politik untuk kita harus amandemen UUD 1945 yang telah mengubah status MPR dan GBHN. Buku ini juga diharapkan dalam semangat itu. Kalau bisa kita beri semacam high light butir-butir penting yang bisa dijadikan masukan kalau politisi sepakat tetapkan GBHN maka ini masukannya," kata Don di tempat yang sama.

GBHN adalah haluan negara tentang penyelenggaraan negara dalam garis-garis besar sebagai pernyataan kehendak rakyat secara menyeluruh dan terpadu. GBHN ditetapkan oleh MPR untuk jangka waktu 5 tahun.

GBHN merupakan paduan pada era Presiden Soeharto, namun dengan adanya Amandemen UUD 1945 di mana terjadi perubahan peran MPR dan presiden, GBHN tidak berlaku lagi. Sebagai gantinya, UU No 25/2004 mengatur tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menyatakan bahwa penjabaran dari tujuan dibentuknya Republik Indonesia seperti dimuat dalam Pembukaan UUD 1945, dituangkan dalam bentuk RPJP (Rencana Pembangunan Jangka Panjang).

Skala waktu RPJP adalah 20 tahun, yang kemudian dijabarkan dalam RPJM (Rencana Pembangunan Jangka Menengah), yaitu perencanaan dengan skala waktu 5 tahun, yang memuat visi, misi dan program pembangunan dari presiden terpilih, dengan berpedoman pada RPJP. Di tingkat daerah, Pemda harus menyusun sendiri RPJP dan RPJM Daerah, dengan merujuk kepada RPJP Nasional.