PDIP ajak Koalisi Merah Putih rajut kebersamaan bangun bangsa

Merdeka.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengajak partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) untuk merajut kebersamaan dengan mendukung program-program pro rakyat pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla (Jokowi-JK) ke depan.

Wakil Sekjen DPP PDIP Ahmad Basarah menilai pilpres hanyalah sebuah kompetisi politik, bukan sebuah peperangan.

"Harapan saya, Koalisi Merah Putih dapat segera legowo kalah di pilpres, dan berjiwa besar memberikan kesempatan Jokowi-JK memimpin dengan baik, menjalankan program prorakyat seperti dijanjikan di kampanye," kata Basarah kepada wartawan, Jakarta, Rabu (10/9).

Dengan demikian, Basarah menegaskan, sudah seharusnya setelah pilpres selesai, maka kompetisi harusnya juga usai. Kemudian, lanjut dia, semua pihak harusnya dapat menerima hasilnya untuk kemudian bersama-sama membangun bangsa.

Basarah berharap semua pihak khususnya Koalisi Merah Putih bersedia merajut kembali tali persaudaraan dan silaturahmi kebangsaan demi merah putih yang sejati. Bagi PDIP, kata dia, membangun bangsa perlu kebersamaan. Terlebih, di Indonesia yang dianut adalah sistem presidensial.

Sekretaris Fraksi PDIP di MPR ini menambahkan, pihaknya sepenuhnya menyadari bahwa hambatan yang dihadapi pemerintahan Jokowi-JK nanti adalah adalah kekuatan fraksi di Koalisi Merah Putih yang merupakan pendukung pasangan Prabowo-Hatta di pilpres lalu.

Dari segi jumlah kursi mayoritas di parlemen, kata Basarah, Koalisi Merah Putih jangan sampai terkesan menjadi sebagai alat untuk menghambat pelaksanaan program pro rakyat yang direncanakan Jokowi-JK.

"Padahal sistem kita itu presidensial, bukan parlementer," tegasnya.

Basarah menambahkan, pembahasan RUU Pilkada bisa dilihat sebagai buntut dari belum legowonya Koalisi Merah Putih paska kekalahan di pilpres lalu. Oleh karenanya ada upaya untuk mengubah ke sistem pilkada ke DPRD dari yang sebelumnya secara langsung.

Bagi PDIP, kata dia, RUU Pilkada itu akan mencabut roh kedaulatan rakyat dalam proses pilkada. Hal itu dianggap sebagai suatu kemunduran di tengah semakin matangnya proses demokrasi yang ditunjukkan rakyat dalam pilpres yang baru lalu.

Padahal, dunia internasional memberikan apresiasi atas semakin matangnya perkembangan demokrasi di Indonesia.

"Menjadi ironis, dalam situasi dan kondisi di mana rakyat semakin menunjukkan kematangan dalam demokrasi, justru sekelompok elite politik di DPR berusaha membunuhnya," tandasnya.