PBB setuju anggota DPR yang mau maju pilkada harus mundur

Merdeka.com - Sekjen Partai Bulan Bintang (PBB), Jurhum Lamtong mengatakan ada dua hasil rapat pleno pertama yang digelar oleh PBB yaitu terkait persoalan tingkat regulasi KPU dan persoalan syarat yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai syarat pencalonan anggota DPR di pilkada.

"Berkenaan rapat pleno pertama beragendakan pilkada serentak 2015. Bahwa di samping persoalan di tingkat regulasi KPU, ada juga syarat yang diputuskan MK soal calon, yaitu anggota DPR yang jadi calon wajib mengundurkan diri. Kemudian terpidana yang bisa menjadi calon kepala daerah," ujar Jurhum saat jumpa pers di DPP PBB, Jalan Raya Pasar Minggu, Jakarta, Sabtu (11/7).

Menurutnya, hal ini wajib dibahas mengingat telah diatur dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU), dan telah diturunkan dalam aturan PBB agar rekrutmen dilakukan dari bawah.

"Kami akan lakukan cepat final hari ini, karena hari-hari terus berjalan proses itu, negosiasi antar partai dan pasangan," imbuhnya.

Mengingat pasal dalam UU No 8 terkait ketentuan yang mendaftarkan adalah Dewan Pimpinan Cabang (DPC) akan tetapi SK harus dari DPP PBB dalam memutuskan final rekrutmen pada tingkat cabang.

"Begitu juga bupati dan gubernur. Pimpinan pusat hanya mengeluarkan SK saja," tutup Jurhum.