Partisipasi masyarakat pada pilpres menurun dibanding pileg

Merdeka.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) mendapati partisipasi masyarakat dalam pemilu presiden dan wakil presiden tahun 2014 ini mengalami penurunan dibandingkan dengan partisipasi masyarakat dalam pemilu legislatif 9 April lalu.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, apabila pada pileg lalu rasio masyarakat yang menggunakan hak pilihnya adalah sebesar 75 persen, maka dalam pilpres kali ini hanya sebesar 70 persen. Angka tersebut berlaku untuk masyarakat yang tinggal di dalam negeri.

"Kalau kita melihat partisipasi di sebaran daerah, yang tinggi itu di kota-kota, sementara di pedesaan itu relatif rendah. Target KPU menetapkan untuk pemilu 2014 itu 75 persen pileg dan pilpres, pileg tercapai," kata Husni di Kantor Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP), Jakarta, Rabu (23/7).

Namun, lanjut Husni, tingkat partisipasi masyarakat dalam pilpres ini rata-rata lebih tinggi di setiap daerah dibandingkan dengan pileg lalu. "Untuk pilpres ini partisipasi merata lebih tinggi, misalnya partisipasi ketika mengikuti debat, bahkan menurut laporan yang kami terima, penerimaan masyarakat terhadap debat capres-cawapres itu hanya kalah dengan siaran sepakbola," jelas Husni.

Sementara untuk partisipasi pemilih pilpres luar negeri, Husni mengatakan terjadi peningkatan yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan pileg lalu yang hanya mencapai rasio 22,19 persen.

"Partisipasi pemilih luar negeri meningkat signifikan mencapai 50 persen dibanding pileg," tutur Husni.

Berita Pilpres 2024 lainnya, bisa dibaca di Liputan6.com

Dengan demikian, rasio partisipasi pemilih luar negeri dalam pilpres 9 Juli lalu mencapai kisaran angka 33,28 persen. Komisioner KPU Sigit Pamungkas menambahkan, untuk partisipasi pemilih dalam negeri untuk pilpres yang mengalami penurunan dibandingkan dengan pileg, KPU melihat ada fenomena yang berbeda.

"Ada 2 fenomena yang berbeda. Gairah mengikuti pilpres berkembang di masyarakat perkotaan, tapi tidak begitu kuat di masyarakat pedesaan. Jangkauan timses, media, untuk bisa menggerakkan masyarakat di pedesaan relatif terbatas," imbuh Sigit. (mdk/has)