Parpol pecah kongsi soal kucuran dana Rp 1 triliun

Merdeka.com - Ide Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo agar partai politik diberi dana sebesar Rp 1 triliun per tahun belakangan ramai menjadi perbincangan publik. Jika disetujui, dana Rp 1000 miliar tersebut akan diambil dari APBN untuk pembiayaan kegiatan partai politik.

Alasan ide pemberian kucuran dana untuk parpol itu yakni salah satunya untuk menekan korupsi yang dilakukan elite parpol. Selain itu, Tjahjo menilai pembiayaan parpol oleh APBN merupakan political will yang diperlukan, karena parpol merupakan tempat perekrutan kepemimpinan nasional dalam negara demokratis.

Sementara, soal besaran dana yang akan diberikan, hal itu tergantung kepada besaran suara masing-masing parpol.

"Tetapi persyaratan kontrol kepada partai harus ketat dan transparan, melanggar aturan harus ada sanksi keras termasuk pembubaran partai dan sanksi lain yang diatur dalam UU partai politik," kata Tjahjo, Senin (9/3).

Usulan Mendagri lantas menuai reaksi dari para elite parpol. Ada yang sepakat, ada pula yang tak setuju atas wacana tersebut. Berikut ulasannya;

NasDem tolak dana parpol Rp 1 T

Sekjen Partai Nasdem Patrice Rio Capella menilai wacana Mendagri Tjahjo Kumolo yang ingin membiayai partai politik Rp 1 triliun dengan APBN tidak tepat. Sebab, kondisi keuangan negara yang kini sedang tidak stabil, sehingga pembiayaan parpol tak sesuai momentum."Ya begini, dalam kondisi keuangan seperti ini momentumnya tidak pas, saya juga tidak tahu Rp 1 T itu untuk satu tahun atau lima tahun, saya pikir belum pas ya buat saat ini," kata Rio Capella saat dihubungi merdeka.com, Senin (9/3) malam.Dia mencontohkan harga beras dan gas elpiji yang mengalami kenaikan. Oleh karena itu, dia berharap agar Mendagri mempertimbangkan wacana itu untuk direalisasikan dalam waktu dekat. Selain itu, dia meminta keseluruh Partai Politik untuk terlebih dahulu memperbaiki kinerjanya, apabila pendanaan partai politik sudah disepakati.

Gerindra dan PAN masih mengkaji dana parpol Rp 1 T

Ketua DPP Partai Gerindra Desmond J Mahesa menyebut partainya akan mengkaji terlebih dahulu wacana tersebut sebelum menentukan sikap apakah akan setuju atau menolak. Menurutnya, karena masih bersifat wacana, partainya belum mengkaji secara serius."Ini kan masih wacana, kami masih kaji, tapi catatan sampai hari ini kami belum mengkaji secara serius," katanya, Senin (9/3) malam.Sedangkan Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi menyebut dana partai politik secara teori dapat dibenarkan. Dia mencontohkan partai politik di Eropa yang dibiayai oleh negara. Namun, jika dilihat secara sosial dan kultural masyarakat tidak menerima partai politik didanai oleh negara."Integritas partai politik masih diragukan masyarakat, akuntabilitas partai juga masih diragukan," kata Viva.Oleh karena itu, Viva menyebut partainya masih mengkaji wacana tersebut apakah setuju atau menolaknya."Sikap PAN masih mengkaji, ya itu sisi teori dapat dibenarkan karena hampir partai politik di Eropa didanai oleh negara," imbuhnya.

Golkar dukung dana parpol Rp 1 T

Ketua DPR sekaligus Waketum Golkar kubu Ical, Setya Novanto mendukung penuh ide Mendagri Tjahjo Kumolo agar setiap parpol mendapat bantuan keuangan Rp 1 triliun. Menurut Setya, semua parpol memang membutuhkan dana operasional dari negara."Tentu DPR memperhatikan sekali (dana Rp 1 triliun). Semua parpol sadari sangat butuhkan dana operasional yang berkaitan dengan program-program daerahnya," kata Setya, yang saat ini menjabat sebagai wakil ketua umum Partai Golkar kubu Aburizal Bakrie, di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (10/3).Setya mengatakan, nilai Rp 1 triliun tersebut sudah melalui kajian dari Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian angka tersebut bisa saja berkurang.Setya yakin, dengan adanya program tersebut maka masalah korupsi yang menyangkut aliran dana partai politik tidak akan terjadi lagi."Jelas masalah yang berkaitan dengan dana parpol tentu kita berikan satu evaluasi dorongan seperti pemerintah berikan perhitungan tentu kan menjadi perhatian kita. Cara-cara ini berikan program terbaik di partai," tandasnya.

PKS sebut dana parpol Rp 1 T berpotensi rampok keuangan negara

Ketua DPP PKS Nasir Djamil menilai wacana pembiayaan partai politik sebesar Rp 1 triliun oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus dilandasi alasan yang rasional. Dana sebesar itu berpotensi untuk disalahgunakan."Pemberian anggaran kepada parpol harus berangkat dari pertimbangan yang benar-benar rasional. Karena itu, ketika ada wacana parpol akan diberikan anggaran sebesar Rp 1 triliun tiap tahunnya, tanpa dasar rasionalitas dan alasan yang benar adalah pembodohan publik dan juga potensi perampokan keuangan negara," kata Nasir Djamil dalam keterangannya, Selasa (10/3).Untuk itu anggota komisi III DPR ini menyarankan, sebelum terwujudnya wacana tersebut pemerintah harus melakukan seleksi ketat kepada partai politik yang akan menerima dana itu. Dia menambahkan pemerintah harus transparan dan akuntabel membuka anggaran kepada publik dari perencanaan program sampai dengan pelaksanaan serta evaluasi penggunaan anggaran."Dengan demikian, anggaran yang dikasih bukanlah gelondongan begitu saja yang rawan korupsi," jelas dia.

Demokrat dan Hanura dukung, PPP minta diatur UU

Politikus Demokrat Ruhut Sitompul menyetujui wacana tersebut, karena wacana dana parpol memang sempat bergulir sejak pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono. Menurutnya, dana tersebut mampu menghindarkan partai politik mencari uang dengan cara haram."Wacana itu sudah lama ada di pemerintahan, secara pribadi saya setuju agar parpol tidak mencari uang ke sana ke mari," kata dia saat dihubungi merdeka.com, Senin (8/3) malam.Sementara, politikus PPP Asrul Sani juga menyetujui wacana tersebut. Asalkan, ada undang-undang yang mengatur secara tegas pengalokasian dana Rp 1 triliun itu. Jika partai politik salah menggunakannya, harus ada tindakan pidana yang menjeratnya."PPP tentu berterima kasih pengalokasian dana untuk parpol. Namun demikian karena ini menyangkut negara saya kira perlu dibuat undang-undangnya yang rinci, dana itu digunakan buat apa, lalu buat standar pelaporan dari parpol seperti apa, kemudian harus ada sanksi pidana maupun administrasi apabila ditemukan penyalahgunaan wewenang," tegasnya.Hal senada juga diutarakan oleh Sekjen Partai Hanura Dossy Iskandar. Alasannya, pintu pembangunan bangsa berasal dari partai politik. Selain itu, menurut dia dana tersebut mampu menjauhkan praktik korupsi di partai politik."Dana tersebut juga menuntut tanggung jawab yang besar kepada partai politik untuk menunjukkan integritasnya, menjauhi praktik korupsi. Namun seluruh parpol harus jelaskan bagaimana transparansi penggunaan dana itu," kata dia.