Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Paripurna pengesahan RUU Terorisme, 233 anggota DPR mangkir

Paripurna pengesahan RUU Terorisme, 233 anggota DPR mangkir dpr. Merdeka.com/Imam Buhori

Merdeka.com - Seakan tidak pernah kapok menjadi sorotan publik, anggota DPR kembali berulah. Kali ini, dalam sidang paripurna DPR, tercatat dalam buku absen Sekretariat Jendral DPR, sebanyak 233 dari 560 anggota DPR mangkir dari sidang.

Pantauan merdeka.com, sidang paripurna dimulai sejak pukul 10.45 WIB, sidang sendiri membahas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.

Ketua Panitia Khusus RUU Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Adang Daradjatun mengatakan, RUU ini sangat penting dilakukan untuk melakukan pencegahan dini terhadap kejahatan terorisme.

"Mengingat komitmen dan kepentingan negara kita dalam mencegah dan memerangi terorisme dalam upaya mencapai keamanan, kesejahteraan dan keadilan masyarakat," kata Adang saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/2).

Seluruh fraksi di DPR sendiri menyetujui RUU ini untuk disahkan menjadi undang-undang.

Dalam rapat paripurna, hadir pula pihak pemerintahan yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.

Berikut catatan absensi yang menghadiri rapat paripurna, diperoleh dari Setjen DPR.

Fraksi Partai Demokrat 102

Fraksi Partai Golkar 62

Fraksi PDI Perjuangan 46

Fraksi PKS 34

Fraksi PAN 24

Fraksi PPP 18

Fraksi PKB 13

Fraksi Gerindra 16

Fraksi Hanura 12

Total anggota DPR yang hadir 327.

(mdk/bal)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini

Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai

Baca Selengkapnya
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung
Anggota DPR Apresiasi Keberanian Kejaksaan Usut Korupsi Tambang, Minta Jangan Tanggung-Tanggung

Dalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.

Baca Selengkapnya
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR
Peta Partai yang Mendukung dan Menolak Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI
15 Januari 1949: Mengenang Peristiwa Situjuah Berdarah, Tewaskan Banyak Pejuang PDRI

74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.

Baca Selengkapnya
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024
PPP Tegaskan Siap Dukung Hak Angket Usut Dugaan Kecurangan Pemilu 2024

Sikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.

Baca Selengkapnya
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024
Deretan Anggota DPR Lantang Bersuara Keras yang Terancam Kalah di Pemilu 2024

Hal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024

Baca Selengkapnya
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman
DPR: Kemendikbud Harus Ambil Peran Lebih Pro Aktif Usut Kasus TPPO Mahasiswa 'Magang' di Jerman

Ketua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.

Baca Selengkapnya
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu
KPU Siap Buka-bukaan dengan Komisi II DPR Terkait Dugaan Kecurangan Pemilu

RDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024
196 Anggota DPR Izin Tak Hadir Paripurna Jelang Pemilu 2024

291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.

Baca Selengkapnya