Paripurna pengesahan RUU Terorisme, 233 anggota DPR mangkir
Merdeka.com - Seakan tidak pernah kapok menjadi sorotan publik, anggota DPR kembali berulah. Kali ini, dalam sidang paripurna DPR, tercatat dalam buku absen Sekretariat Jendral DPR, sebanyak 233 dari 560 anggota DPR mangkir dari sidang.
Pantauan merdeka.com, sidang paripurna dimulai sejak pukul 10.45 WIB, sidang sendiri membahas tentang Rancangan Undang-Undang tentang Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme.
Ketua Panitia Khusus RUU Pencegahan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme Adang Daradjatun mengatakan, RUU ini sangat penting dilakukan untuk melakukan pencegahan dini terhadap kejahatan terorisme.
"Mengingat komitmen dan kepentingan negara kita dalam mencegah dan memerangi terorisme dalam upaya mencapai keamanan, kesejahteraan dan keadilan masyarakat," kata Adang saat rapat paripurna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (12/2).
Seluruh fraksi di DPR sendiri menyetujui RUU ini untuk disahkan menjadi undang-undang.
Dalam rapat paripurna, hadir pula pihak pemerintahan yang diwakili oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsuddin.
Berikut catatan absensi yang menghadiri rapat paripurna, diperoleh dari Setjen DPR.
Fraksi Partai Demokrat 102
Fraksi Partai Golkar 62
Fraksi PDI Perjuangan 46
Fraksi PKS 34
Fraksi PAN 24
Fraksi PPP 18
Fraksi PKB 13
Fraksi Gerindra 16
Fraksi Hanura 12
Total anggota DPR yang hadir 327.
(mdk/bal)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaDalam kasus timah, merugikan negara mencapai ratusan triliun rupiah.
Baca SelengkapnyaWacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca SelengkapnyaSikap tegas mendorong hak angket di DPR agar pelaksanaan pemilu serentak pada 14 Febuari lalu dapat terang benderang.
Baca SelengkapnyaHal itu diprediksi dari rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilu 2024
Baca SelengkapnyaKetua Komisi X DPR RI Syaiful Huda meminta Kemendikbudristek menyelesaikan kasus TPPO Mahasiswa magang ke Jerman.
Baca SelengkapnyaRDP dengan Komisi II kemungkinan baru akan digelar setelah rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2024.
Baca Selengkapnya291 dari 575 orang anggota dewan dinyatakan hadir dalam rapat paripurna itu.
Baca Selengkapnya