Para pembangkang SDA tak hadiri deklarasi PPP-Gerindra

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Emron Pangkapi dan Ketua DPW Jawa Barat, Rahmat Yasin tidak hadir dalam deklarasi koalisi PPP dan Gerindra di kantor DPP PPP, Jl. Diponegoro No. 60 Menteng, Jakarta. Keduanya tidak hadir diduga terkait surat pemecatan yang dilayangkan kepada mereka.

Wakil Sekjen PPP, Saiful Tamliha, telah mengatakan sebelumnya, alasan pemberhentian tersebut akibat melanggar AD/ART partai.

"Alasannya, mereka yang diberhentikan itu tidak mentaati AD/ART. Tidak menjunjung tinggi martabat PPP," terang dia di lokasi, Jumat (18/4).

Selain itu, kedua politisi PPP yang mendapat surat pemberhentian itu dianggap mengganggu suasana internal partai.

"Mereka meresahkan DPP. Di saat penghitungan suara mereka kumpul di Bogor enggak ikut mengawal suara," pungkasnya.

Selain itu Sekjen PPP Romahurmuziy juga tak nampak. Sebelumnya Romy tak menyetujui pemecatan kader-kader PPP oleh Suryadharma.

Kisruh internal PPP memuncak kemarin (17/4) dengan dipecatnya beberapa fungsionaris partai seperti, Suharso Monoarfa sebagai Wakil Ketua Umum PPP dan empat pengurus yang menjabat sebagai ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) yakni; Ketua DPW PPP Jawa Barat Rahmat Yasin, Ketua DPW PPP Sumatera Utara Fadli Nursal, Ketua DPW PPP Jawa Timur Musyaffa Noer dan Ketua DPW PPP Sulawesi Amir Uskara.

Saat dikonfirmasi, Ketua Umum PPP Suryadharma Ali menegaskan pemecatan dilakukan untuk kepentingan organisasi. "Untuk kepentingan organisasi. Yang memicu ya macam-macam," ujar pria yang akrab disapa SDA ini saat menghadiri sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis (17/4).

Soal pernyataan sekjen PPP yang menyebut surat pemecatan tidak sah karena tidak ditandatangani sekjen dibantahnya mentah-mentah. Menurutnya, sebagai mandataris partai, ketum memiliki hak untuk mengeluarkan surat yang diperlukan demi kepentingan partai.

"Saya berharap masing-masing tahu posisinya. Ketum itu tidak sejajar dengan sekjen, ketua umum tidak sejajar dengan wakil ketua umum. Ketua umum itu mandataris," tegasnya.