Merdeka.com - Sejumlah kader parpol yang dinilai vokal dalam berargumen, terkadang dilihat sebagai 'macan partai' dan representasi seolah-olah sikap resmi dari partainya. Karenanya, sosok-sosok yang memang kerap bersuara lantang menyuarakan pendapatnya itu, menjadi riskan didepak oleh partainya sendiri. Ketika statementnya dianggap sudah berseberangan dengan garis haluan dan sikap partainya.

Kejadian semacam ini baru saja menimpa koordinator juru bicara Partai Demokrat, Ruhut Sitompul. Dimulai dengan beredarnya pesan dari grup Whatsapp yang diduga ditulis oleh Ketum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), disebutkan bahwa Ruhut kerap tidak mengikuti kebijakan partai.

Pernyataan-pernyataan Ruhut dianggap sama sekali tidak mencerminkan posisi Partai Demokrat. Walaupun sudah sering diperingatkan, namun pembangkangan Ruhut terhadap teguran-teguran yang kerap dilayangkan kepadanya itulah yang akhirnya membuat dirinya dilengserkan dari jabatannya sebagai koordinator jubir Partai Demokrat.

Jauh sebelum Ruhut, Gede Pasek Suardika pun pernah dilengserkan dari jabatannya sebagai Ketua Komisi III DPR, sekaligus dipecat dari keanggotaan Partai Demokrat. Hal itu dikarenakan Pasek ikut menghadiri deklarasi ormas bentukan Anas Urbaningrum, yakni Perhimpunan Pergerakan Indonesia (PPI).

Surat pergantian Pasek sebagai Ketua Komisi III DPR, diteken langsung oleh Ketua Harian Partai Demokrat, Syarif Hasan. Kemudian, jabatan Pasek itupun akhirnya digantikan oleh koleganya, yang kini bernasib hampir serupa, yakni Ruhut Sitompul.

Selain Ruhut dan Pasek, jangan lupakan Fahri Hamzah yang sempat berpolemik dengan partainya sendiri, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Masalah ini dimulai dari pemanggilan Fahri oleh sejumlah petinggi PKS, untuk diberi saran dan diminta menyesuaikan diri dengan kedisiplinan dan kesantunan, sesuai dengan karakteristik partai. Sebab, Fahri dianggap sering melontarkan pernyataan kontroversial di ranah publik.

Awalnya, Fahri dinilai sudah manut dan akan mengubah sikapnya tersebut. Namun seminggu kemudian, Fahri melontarkan kembali argumen panasnya, yang menyebut bahwa pihak yang menolak revisi UU KPK sebagai kelompok yang sok pahlawan, dan ingin menutupi boroknya. Padahal sikap DPP PKS sudah tegas untuk menolak revisi Undang-Undang KPK.

Setelah melalui polemik yang cukup panjang, bahkan sampai ke ranah pengadilan, Fahri pun akhirnya diputuskan untuk diberhentikan dari semua jenjang keanggotaan PKS.

Selain itu, ada lagi kasus serupa yang menimpa Lily Wahid dan Effendi Choirie (Gus Choi), yang dicopot dari posisinya sebagai anggota DPR oleh Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Kedua kader itu dipecat oleh PKB, karena mendukung diungkapnya kasus Century dan mafia pajak.

Kedua kader itu kerap berseberangan dengan sikap PKB, termasuk pada saat pengambilan keputusan soal hak angket mafia pajak dan Century. Lily dan Gus Choi secara terang-terangan mendukung hak angket tersebut, sementara seluruh anggota Fraksi PKB di DPR dengan tegas menolaknya.