Para kepala daerah ini janji mundur jika pilkada via DPRD

Merdeka.com - Rapat paripurna DPR yang berjalan alot, Jumat (26/9), telah memutuskan pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Fraksi Partai Demokrat walk out saat paripurna berlangsung.

Hasil paripurna tersebut menimbulkan polemik di masyarakat. Mereka yang tidak setuju Pilkada lewat DPR, protes dengan berbagai cara, termasuk kepala daerah.

Sejumlah kepala daerah yang menolak Pilkada lewat DPRD, memilih mengakhiri masa jabatannya. Bagi mereka, sebuah kemunduran jika kepala daerah tidak lagi dipilih rakyat.

Siapa saja kepala daerah yang janji pensiun? Ini dia seperti dirangkum merdeka.com:

Ahok

Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku akan pensiun jika DPR memutuskan Pilkada dilakukan lewat DPRD. Ahok menyindir para politikus DPRD yang nanti akan kebanjiran duit."Bagi saya sederhana kalau dipilih oleh DPRD, saya berhenti saja. Nanti udah nggak mau nyalon kembali. Berhenti berpolitik. Kalau saya mau nyolong, ya saya lebih dipilih DPRD. Dapat Rp 1 triliun aja saya depositoin Rp 6 miliar, anggota DPRD DKI cuma 106 orang. Gua kasih gaji 100 juta aja," kata Ahok di Balai Kota, Kamis (25/9).

Ganjar Pranowo

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengaku tidak berminat untuk mencalonkan dirinya kembali sebagai Gubernur Jawa Tengah untuk periode berikutnya. Menurutnya dengan sistem Pilkada melalui DPRD dirinya di atas kertas akan mengalami kekalahan."Kalau sistemnya seperti ini, saya pensiun saja. Kan saya produk dari itu (Pilkada langsung). Jadi ya ndak mungkin diatas kertas saya bisa memenangkan itu," ungkap Ganjar.

Bupati Solok Syamsu Rahim

Bupati Solok, Sumatera Barat Syamsu Rahim menolak keras pemilihan kepala daerah lewat DPRD. Menurutnya, pilkada tak langsung itu akan membuat kepala daerah diperalat dan dijadikan bank berjalan oleh anggota DPRD."Ini jadi ATM-nya anggota dewan dan partainya, karena kami harus membeli partai, kami harus membayar anggota dewan. setiap kita mengesahkan Perda nanti selalu ada negosiasinya," kata Syamsu dalam pertemuan Apkasi dan Apeksi tolak RUU Pilkada di Hotel Grand Sahid Jaya Jakarta, Kamis (11/9).Syamsu menjadi bupati setelah diusung oleh Partai Golkar. Saat ini Golkar adalah salah satu partai pendukung pilkada tak langsung. Namun Syamsu tak takut dipecat dari Golkar."Silakan saja pecat, saya enggak mau dijadikan mesin ATM. Pilkada lewat DPRD itu money politic-nya besar," tegas Syamsu.

Ridwan Kamil

Ahok memutuskan untuk keluar dari Partai Gerindra. Ahok keluar karena menolak Pemilukada lewat DPRD. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil yang sejalan dengan Ahok ini tidak mau berkomentar banyak. Saat ditemui di Pendopo Bandung, Kamis (11/9), pria yang akrab disapa Emil itu menjawab;"Untuk Ahok saya enggak bisa menilai urusan seseorang. Ahok yang tahu secara psikologis seperti apa," singkatnya.Emil menyebut sejalan dengan Ahok. Hanya saja saat didesak keluar dari partai, dia menjawab bahwa dirinya bukanlah orang partai."Kalau banyak orang yang mengatakan saya harus mundur. Mundur gimana? Saya ikut partai saja enggak. Saya dulu Pilkada memilih partai dari pada kalah, makannya saya tetap respek (PKS dan Gerindra)," tandasnya.