Menteri Luar Negeri Republik Federal Papua Barat, Jacob Rumbiak sesumbar mereka bisa merdeka dan berdaulat paling lambat dua tahun lagi. Tak hanya itu, ia juga mengklaim sudah mendapat dukungan dari 111 negara, termasuk Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Kanada, dan Jepang.
Wakil Ketua MPR Hadjriyanto Tohari mendesak Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mempertahankan Papua dan segera mewujudkan kesejahteraan masyarakat Papua.
"Saya rasa tidak ada seorangpun bangsa Indonesia yang memiliki paham politik seliberal apapun yang menyetujui pemisahan Papua dari NKRI. Kita bangsa Indonesia harus bersepakat bulat dan bertekad bulat mempertahankan Papua dengan mewujudkan kesejahteraan dengan segera, khususnya presiden sebagai kepala pemerintahan," kata Hadjriyanto saat dihubungi merdeka.com, Jakarta, Rabu (20/6).
Menurut Hadjriyanto, persoalan Papua tidak bisa diselesaikan dengan kekerasan. Pendekatan secara halus harus lebih dikedepankan.
"Wujudkan keadilan dan kesejahteraan dengan cepat dan segera. Bangun semua infrastruktur yang diperlukan di Papua untuk mengakselerasi kesejahteraan. Problem di Papua adalah perasaan ketertinggalan akibat ketidakmerataan kesejahteraan," pungkasnya.
Dalam wawancaranya dengan reporter merdeka.com, Faisal Assegaf, Jacob Rumbiak berharap Jakarta mau memberikan pengakuan kemerdekaan terhadap Republik Federal Papua Barat. Dia juga menyatakan, referendum tidak akan berguna dilakukan dan hanya akan menghabiskan uang.
111 Negara dukung kemerdekaan Papua
Pemerintah terapkan 5 langkah strategis bagi Papua
Komisi I DPR: Konflik di Papua tak terindikasi asing
Bertemu anggota DPR, wartawan Papua minta jaminan keselamatan
Komisi I pertimbangkan pembentukan Panja Konflik Papua
Ada apa Wiranto tampil di X Factor & serahkan hadiah pada Fatin
Rhoma bahagia dukungan nyapres semakin luas
'HT gunakan final X-Factor untuk popularitas Wiranto'
Strategi kirim warga ziarah wali antar Abah Anton pimpin Malang
Wiranto soal Dipo: Harusnya ada komunikasi lebih etis
Taufiq Kiemas: Rekonsiliasi dulu baru bicara pelanggaran HAM
Asal usul nama 'klenteng' di Indonesia
Wiranto: Lupakan konflik politik masa lalu demi masa depan
Ruhut: Jokowi pedagang mebel mau jadi presiden, belum levelnya
4 Jenderal purnawirawan ini kritik kepemimpinan SBY