Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Pansus sebut data 3 konsultan keuangan Pelindo II tidak cocok

Pansus sebut data 3 konsultan keuangan Pelindo II tidak cocok Rieke Diah Pitaloka. ©2012 Merdeka.com

Merdeka.com - Ketua Pansus Angket Pelindo II DPR, Rieke Diah Pitaloka melihat ada ketidaksamaan hasil pemeriksaan keuangan terhadap perpanjangan kontrak Pelindo II dengan Hutchison Port Holdings (HPH). Pansus bakal segera memanggil tiga konsultan keuangan dipakai Pelindo II.

Ketidakcocokan terlihat dari evaluasi terhadap perhitungan valuasi keuangan dikemukakan Deutsch Bank (DB), dengan FRI dan Bahana Sekuritas.

"Setelah kita mendengar pemaparan dari DB, kita melihat adanya ketidaksinkronan data antar ketiga (konsultan) ini. Sehingga pansus angket memutuskan 3 keuangan ini duduk bersama untuk melihat data masing-masing, karena ada dokumen baru yang perlu dikaji ulang," kata Rieke, dalam rapat Pansus Angket, di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Senin (23/11).

Khusus konsultan DB, kata Rieke, Pansus bakal kembali memanggilnya. Rieke juga sempat menjelaskan bahwa DB adalah satu-satunya penasihat keuangan ditunjuk Pelindo II dan perpanjangan kontrak dengan Hutchison Port Holdings (HPH).

Sementara FRI, ditunjuk dewan komisaris untuk melakukan kajian analisis terhadap data DB. Begitu pula dengan Bahana Sekuritas juga mendapatkan permohonan melakukan analisis terhadap metode yang dilakukan DB.

"Jadi berdasarkan hasil rapat dari penugasan Pansus angket pihak Bahana dan FRI untuk melakukan evaluasi dari data perhitungan Deutsch Bank (DB) terhadap valuasi perusahaan Pelindo II," ujarnya.

‎Di sela rapat, anggota Pansus Angket Pelindo II Sukur Nababan menilai sikap DB telah mencoreng Pansus yang dibentuk oleh Undang-Undang MD3. Sebab dalam beberapa undangan DB tak hadir.

"Yang melakukan valuasi (perhitungan) tidak ada di sini, tentu ini niat tidak baik, DPR harus melakukan pemanggilan paksa untuk mempertangungjawabkan apa yang divaluasikan, jangan terkesan main-main untuk melakukan kegiatan perbisnisan di Indonesia. Kita harus memberikan warning kepada DB. Saya menduga di sini ada finansial enginering, kejahatan korporasi untuk menurunkan nilai dari JICT. Mungkin nanti bisa dijawab," pungkas Sukur.

(mdk/ang)
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Data Pelindo: Jumlah Pemudik Naik Kapal Tahun Ini Sama Seperti Sebelum Pandemi
Data Pelindo: Jumlah Pemudik Naik Kapal Tahun Ini Sama Seperti Sebelum Pandemi

Hadapi lonjakan pemudik, Pelindo siapkan sarana dan prasarana di pelabuhan Ciwandan sebagai alternatif pelabuhan Merak, Banten.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3
DPD Bentuk Pansus Pemilu Dinilai Langgar UU MD3

Seluruh pimpinan dan anggota DPD yang menyetujui pembentukan pansus itu kecurangan pemilu harus diproses Badan Kehormatan DPD RI.

Baca Selengkapnya
Bulog Gandeng Pelindo Tingkatkan Pelayanan Bongkar Muat Komoditas Pangan
Bulog Gandeng Pelindo Tingkatkan Pelayanan Bongkar Muat Komoditas Pangan

Perum Bulog menjalin kerjasama kemitraan strategis bersama Pelindo.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019
Menkes Beberkan Data Jumlah Petugas Pemilu 2024 Meninggal Turun Dibanding 2019

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut, data petugas pemilu 2024 yang meninggal tahun ini turun jauh ketimbang tahun 2019.

Baca Selengkapnya
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos
Pemerintah Berencana Setop Sementara Penyaluran Bansos

Pemerintah mempertimbangkan untuk menghentikan sementara penyaluran bantuan pangan beras saat hari tenang hingga pencoblosan pemilu yakni 11-14 Februari 2024.

Baca Selengkapnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya
Pakar Nilai DPD RI Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu Tak Memiliki Landasan Hukum, Ini Dalilnya

Rullyandi menilai, persetujuan pembentukan pansus oleh anggota dan pimpinan DPD RI ini pun melanggar UU MD3.

Baca Selengkapnya
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu
Bansos Dibutuhkan Masyarakat Miskin, Tak Ada Kaitan dengan Pemilu

Masyarakat terkini itu sudah cerdas dan pandai memilah dan menjadi wewenang rakyat juga untuk memilih paslon tertentu.

Baca Selengkapnya
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu
DPD Bentuk Pansus Kecurangan Pemilu 2024, Ini Respons Bawaslu

Bawaslu RI mengaku tidak bisa mengomentari langkah DPD RI membentuk Panitia Khusus (Pansus) Kecurangan Pemilu 2024.

Baca Selengkapnya
Respons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres
Respons PDIP Soal Tiga Kali Prabowo Setuju dengan Gagasan Ganjar Saat Debat Ketiga Capres

Debat ketiga capres bertema pertahanan dan keamanan, hubungan internasional dan globalisasi, serta geopolitik dan politik luar negeri.

Baca Selengkapnya