PAN usulkan ambang batas parlemen dan presiden nol persen

Merdeka.com - Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyerahkan Daftar Investaris Masalah (DIM) Revisi UU Pemilu pada Kamis (12/1). Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan, pihaknya mengusulkan ambang batas parlemen menjadi 0 persen. Viva beralasan, ambang batas 3,5 persen untuk menyederhanakan jumlah partai tidak efektif.

"Usulannya PAN usulkan 0 persen, karena untuk PT kan sebagai alat digunakan untuk menyederhanakan jumlah parpol. Tapi ternyata tidak efektif," kata Viva di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/1).

Menurutnya, penerapan ambang batas parlemen membuat tingkat keterwakilan rakyat melalui partai politik menjadi berkurang. Selain itu, kata dia, banyak suara sah yang akhirnya hilang karena terbentur aturan ambang batas itu.

"Disproporsionalya semakin tinggi, maka akan mengurangi atau merendahkan tingkat representasi derajat keterwakilan. Itu akan menyebabkan suara sah nasional banyak yang hilang atau tidak bisa dikonversi menjadi kursi," jelasnya.

Sementara untuk ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden, PAN sepakat dengan usulan angka 0 persen. Hal ini dikarenakan ambang batas presiden itu dapat membatasi hak orang lain untuk berkompetisi menjadi Presiden.

"Presidensial 0 persen, alasannya, untuk saat ini partai-partai yang dapat mengusung pasangan calon yang lolos PT 3,5 persen. Untuk apalagi dibatasi, dengan semakin tingginya PT, itu akan mengurangi tumbuhnya calon-calon baru dan akan menghambat proses kompetisi," tegasnya.

Viva menjelaskan, ambang batas 0 persen untuk pencalonan Presiden dapat menumbuhkan regenerasi calon pemimpin Indonesia. Semakin banyak warga negara yang berniat mencoba peruntungan menjadi Presiden akan semakin baik.

"Untuk membuka peluang regenerasi, artinya kan semakin banyak calon semakin bagus. Biar rakyat yang langsung," kata Viva.

Dia meyakini, tidak seluruh partai politik bakal mengusung calon presiden. Melihat kondisi sosial, politik serta elektabilitas tokoh yang dimiliki akan memaksa partai-partai politik berkoalisi mengusung calon bersama.

"Saya yakin tidak seluruh partai akan mengusung calonnya masing -masing. Karena alasan kondisi politik, popularitas dan elektabilitas. Pasti akan berkoalisi, karena harus realistis dan rasional," pungkasnya.