PAN Soal Jatah Menteri: Kami Hormati Fatsun dalam Berpolitik

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi menanggapi kabar PAN ditawari kursi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Menteri Perhubungan. Kewenangan menteri merupakan hak prerogatif Jokowi.

"Tentang komposisi dan posisi PAN di kabinet setelah secara resmi PAN menjadi partai koalisi pemerintah. Hal itu telah menjadi kewenangan dan hak prerogatif Presiden Jokowi," ujar Viva kepada wartawan, Jumat (27/8).

Viva mengatakan, PAN menghormati sopan santun dalam berpolitik. Soal jatah menteri itu, PAN menyerahkan seluruhnya kepada Presiden Joko Widodo.

"PAN menghormati kewenangan khusus presiden sebagaimana termaktub di Pasal 17 UUD 1945. PAN menghormati fatsun berpolitik sehingga semuanya dikembalikan kepada kebijakan presiden," tegasnya.

Kata Viva, sejak Kongres PAN Tahun 2020, PAN telah mendukung kebijakan pemerintahan Presiden Jokowi.

"Bahkan sejak pasca kongres PAN Februari 2020, PAN tetap mendukung kebijakan pemerintah, terutama untuk program pemberdayaan rakyat, kebijakan afirmasi ekonomi untuk UMKM, pendidikan dan kesehatan, serta semua program pemenuhan hak hidup rakyat," ucapnya.

Diketahui, kehadiran ketua umum Zulkifli Hasan di Istana saat Presiden Jokowi bertemu pimpinan parpol pro pemerintah, Rabu (25/8) menegaskan arah koalisi partainya. Usai pertemuan, PAN menyatakan bergabung ke koalisi Jokowi.

"Tadi Ketua umum PAN Zulkifli Hasan didampingi Sekjen Eddy Soeparno hadir di Istana, bertemu dengan partai koalisi bersama Presiden Jokowi. Hadir sebagai partai koalisi pendukung pemerintah," kata Viva Yoga.

PAN sejak kepemimpinan Zulkifli Hasan telah menegaskan sebagai partai politik pendukung pemerintah dan ikut sebagai partai koalisi. Dalam pertemuan para pimpinan parpol tersebut tidak membicarakan terkait komposisi kabinet karena merupakan kewenangan dan hak prerogatif Presiden Jokowi.