PAN: Sebelum KMP, kami sudah keberatan soal RAPBN 2016

Merdeka.com - Beberapa fraksi di DPR mengancam memboikot pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2016. Akar persoalannya, DPR tak sepakat dengan pengalokasian anggaran Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp 34,32 triliun yang dibagi-bagikan ke 23 BUMN. Terdiri dari PMN tunai Rp 31,75 triliun dan PMN non-tunai Rp 2,57 triliun.

Ketua Fraksi PAN, Mulfachri Harahap menegaskan sikap fraksinya terhadap postur RAPBN 2016. Menurutnya, sejak awal fraksinya sudah mempersoalkan ini. Dia tidak ingin disamakan dengan fraksi-fraksi dalam Koalisi Merah Putih (KMP) yang baru belakangan ini menyatakan penolakan terhadap postur RAPBN 2016.

"Coba cek dalam catatan rapat di komisi VI, kita sudah ngomong. Dari awal kita sudah keberatan soal ini. Sebelum KMP mengambil sikap, kita sudah ambil sikap," tegas Mulfachri di Kompleks Parlemen DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (29/10).

Mulfachri menuturkan, penolakan itu bukan berarti fraksinya alergi adanya alokasi dana PMN. Dia hanya memberi catatan agar pengalokasiannya tepat dan penggunaannya bermanfaat.

"Kami memahami rencana pemerintah untuk melakukan PMN. Sepanjang itu dialokasikan untuk BUMN-BUMN yang memang bidang usahanya mengurus kepentingan orang banyak," jelasnya.

Salah satu lembaga di bawah BUMN yang dinilai perlu mendapat suntikan modal adalah Bulog. Lembaga ini ditugaskan negara menjaga stabilitas harga barang pokok, sehingga memerlukan dukungan pendanaan maksimal. Dia mengaku sering mendengar Bulog harus pinjam ke bank dengan bunga komersial untuk membeli bahan pokok demi menjaga stabilitas harga.

"Seharusnya Bulog mendapat prioritas untuk kebijakan seperti ini. Bukan BUMN yang gak ada urusannya dengan kepentingan orang banyak," tuturnya.

Alotnya pembahasan dan mencari kesepakatan RAPBN 2016 berpotensi berujung voting pada Paripurna besok. Dia menegaskan, voting halal dan pihaknya siap melakukan itu.

‎"Saya kira kita hidup di alam demokrasi ada banyak mekanisme pengabulan keputusan. Ada musyawarah, kemudian ada voting. Saya meyakini musyawarah jauh lebih baik ketimbang diambil melalui voting. Tapi demokrasi juga mengenal proses pengambilan suara melalui voting dan itu bukan haram. Kalau memang musyawarah yang sungguh merupakan keinginan semua fraksi tidak bisa diperoleh, saya kita voting alternatif baik yang memiliki legalitas, walaupun seringkali menimbulkan ketidakpuasan. Mungkin saja besok dalam paripurna voting akan merupakan jalan keluar yang diambil dalam proses penetapan RAPBN 2016 menjadi APBN," terangnya. (mdk/noe)