PAN: Presiden yang berhak evaluasi menteri, bukan Menpan RB

Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Hanafi Rais menilai tidak seharusnya Menpan RB Yuddy Chrisnandi melakukan evaluasi terhadap kinerja menteri. Sebab, melakukan evaluasi kinerja menteri merupakan tugas Presiden.

"Presiden yang berhak evaluasi. Presiden yang menentukan dan mengeluarkan pertimbangan untuk melihat kinerja para pembantunya," kata Hanafi saat dihubungi, Selasa (5/1).

Hanafi menyakini Presiden Jokowi sudah melakukan evaluasi tersendiri bagi tiap menteri di Kabinet Kerja. Lebih jauh, Wakil Ketua Komisi I DPR ini meyakini Jokowi sudah mengantongi nama-nama Menteri yang memiliki kinerja buruk.

"Presiden itu membutuhkan orang yang paham dengan programnya," katanya.

Sebelumnya, KemenPAN-RB melakukan penilaian akuntabilitas terhadap instansi dan lembaga pemerintah dalam 1 tahun. Penilaian ini dilakukan oleh 5 lembaga yakni MenPAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun Kementerian yang mendapatkan nilai rendah di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. KemenPAN-RB melakukan penilaian akuntabilitas terhadap instansi dan lembaga pemerintah dalam 1 tahun.

Penilaian ini dilakukan oleh 5 lembaga yakni MenPAN-RB, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK), Kementerian Dalam Negeri, Badan Pusat Statistik (BPS).

Adapun Kementerian yang mendapatkan nilai rendah di antaranya Kementerian Tenaga Kerja, Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.