PAN nilai kebijakan bebas visa tak hasilkan apa-apa bagi RI

Merdeka.com - Komisi I DPR melakukan rapat tentang evaluasi kebijakan bebas visa bersama dengan Dirjen Protokol dan Konsuler Kemenlu RI, Dirjen Imigrasi Kemenkum HAM RI, Dirjen Kemnaker dan Deputi Bidang Pengembangan Pemasaran Mancanegara Kemenpariwisata RI.

Salah seorang anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional Alimin Abdullah mengatakan, kebijakan bebas visa di Indonesia menjadi satu masalah untuk masyarakat.

"Ini masalah ini memang sudah sangat ramai di masyarakat dan ramai diberitakan. Tapi karena data ini tadi pantas masyarakat ribut karena kontrol kita kurang," kata Alimin di ruang rapat Komisi III, Jakarta, Senin (17/4).

Alimin menambahkan, bahwa menurut dari data yang diberikan oleh Kementerian Luar Negeri, bahwa pada tahun 2014 masuknya WNA ke Indonesia ada 8 juta orang.

"Di 2014 masuk 8 juta, yang keluar 8 juta lebih. Artinya ada yang tidak tercatat," ujarnya.

Lebih lanjut, Alimin menuturkan, berbeda pada tahun 2016 yang keluar mencapai 305 ribu saja.

"Di 2016 ada 305 ribu, yang keluar tapi ini orang kayak tenang-tenang saja," tuturnya.

Menurutnya, bebas visa tersebut tidak membuahkan hasil apapun untuk negara. "Ini seperti tidak menghasilkan apa-apa ini setelah ada kebijakan ini hasil nya zero," ucapnya.

Jika masalah tersebut dibiarkan, lanjut Alimin, akan menjadi tambah parah, dan menurutnya mesti adanya peninjauan terhadap kebijakan tersebut.

"Kalau kita diamkan ini, ini sangat parah. Menurut saya perlu ada peninjauan kepada kebijakan ini. Untuk negara-negara yang Amerika Latin tadi kan jauh banget. Kalau cuma mau sombong saja dari negara kita kalau kita bebaskan visa," pungkasnya.