PAN klaim dukung penuh Jokowi sukses laksanakan program-program

Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan menegaskan akan tetap mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla meski ada atau tidaknya kader di Kabinet Kerja. Zulkifli mengklaim dukungan yang diberikan kepada pemerintah tanpa syarat.

Saat ini posisi kader PAN menempatkan satu kadernya di Kabinet Kerja. Dia adalah Asman Abnur yang menjabat sebagai Menpan RB.

"Dukung penuh Bapak Presiden ada atau tidak bukan menjadi syarat bagi kita. Kita akan dukung penuh Bapak Presiden agar sukses memimpin melaksanakan progam-programnya," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/7).

Zulkifli menegaskan, hubungan PAN dengan Presiden Jokowi baik. Begitu juga hubungan PAN dengan partai-partai pendukungnya, ditegaskan Zulkifli, berjalan dengan baik.

"Baik baik, kamu jangan anu. Baik enggak ada dengan presiden baik-baik. Dengan partai baik hubungan kita dengan lemerintah baik. Kalah ada merasa tidak baik tanya," ujarnya.

Lebih lanjut, Zulkifli menepis jika PAN terus berbeda sikap dengan pemerintah dan partai-partai koalisi terkait sejumlah kebijakan strategis. Dia mengungkapkan, PAN tidak selamanya berbeda sikap. Sikap sejalan dengan pemerintah ditunjukkan semisal menyangkut Perppu Ormas dan UU Pajak.

"Semalam penting kan UU mengenai pajak agar orang asing pajaknya ditarik. Kita dukung enggak ada masalah," tegasnya.

Soal RUU Pemilu, Zulkifli mengakui partainya berbeda sikap dengan partai-partai pendukung pemerintah. Sebab, PAN ingin mendorong metode konversi suara saint lague murni. Sementara metode konversi suara paket A yang didukung partai pendukung pemerintah berisi kouta hare.

Metode kouta hare, kata Zulkifli, justru merugikan PAN. Hal itu dikarenakan metode kouta hare membuat kursi PAN di Pemilu Legislatif hilang cukup banyak.

"Kalau RUU pemilu ini menyangkut nasib partai. Kalau saya setuju sainte lague loh namanya PAN bunuh diri. Kursinya ilang banyak kalau saya setuju ketum pan nggak waras partainya mau habis setuju. Ini soal nasib partai bukan soal koalisi bukan dukungan pemerintah," tandasnya.

Presiden Joko Widodo mengundang pimpinan fraksi partai pendukung pemerintah ke Istana Negara untuk membicarakan sejumlah kebijakan. Dalam acara ini, tidak terlihat perwakilan dari PAN. Zulkifli menolak berkomentar terkait tidak diundangnya PAN.

"Apa perlu pertanyaan itu. Tanya misalnya, semalem Perppu kita setuju untuk negara," pungkasnya.