PAN enggan komentar soal pergantian Ketua DPR dari Setnov ke Aziz Syamsudin
Merdeka.com - Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tidak mau banyak berkomentar mengenai pergantian posisi Ketua DPR dari diri Setya Novanto menjadi Aziz Syamsudin. Dia hanya ingin menyerahkan keputusan sepenuhnya pada Fraksi Partai Golkar.
"Saya tidak komentarin urusan Golkar. Itu urusan rumah tangganya Partai Golkar. Kalau saya kan ketua umum Partai Amanat Nasional jadi saya enggak mau ikut campur dalam rumah tangga orang," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (11/12).
Zulkifli merasa tidak ada hak untuk mencampuri urusan Partai Golkar. Ia menyerahkan pada partai berlambang pohon beringin itu untuk mengatur dan mengatasi masalah internalnya terkait pengganti posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR.
"Kita ikut urusan Golkar, saya tidak punya posisi nunda maju mundur. Bukan urusan saya itu, urusan Golkar, mana bisa saya ikut ngatur si A si B. Kalau PAN saya yang ngatur," ujarnya.
Sedangkan Sekretaris Fraksi PAN, Yandri Susanto mengatakan, sekarang ini pimpinan DPR tengah mengadakan Rapat Pimpinan (Rapim) untuk membahas hal tersebut. Beberapa perwakilan fraksi pun sudah terlihat sudah bersiap untuk mengikuti rapat Badan Musyawarah (Bamus) yang akan dilaksanakan setelah Rapim.
"Jadi nanti sekarang sedang Rapim Pimpinan kalau tidak salah nanti akan diundang dalam rapat Bamus dan fraksi (PAN) sudah menunjuk saya untuk rapat di Bamus nanti," ucapnya.
Di Bamus, kata Yandri, juga akan dibahas surat pengunduran diri Novanto sebagai Ketua DPR. Dalam rapat itu, PAN akan mengkonfirmasi beberapa hal untuk mengambil keputusan.
"Tentu kami akan tanya lansung pada baik pada ketua fraksi Partai Golkar maupun nanti lau bisa dikonformasi juga pada internal Golkar dan itu mungkin cara kami untuk dalam hal nanti pada akhirnya akan mengambil keputusan mendukung atau tidak proses yang ada di DPR sekarang," tandasnya.
(mdk/rhm)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Pengusaha Bakal 'Geruduk' Kantor Ditjen Pajak Bahas PPN Naik 12 Persen
Budi mengaku telah melakukan komunikasi bersama Dirjen Pajak Suryo Utomo terkait rencana pemerintah untuk menaikkan menaikkan PPN menjadi 12 persen pada 2025.
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Tanggapi Jabatan ASN Bakal Diisi TNI: Tiap Permasalahan Ada Peran TNI
Rancangan Peraturan Pemerintah yang membahas manajemen aparatur sipil negara (ASN) mendekati hasil akhir di Kemenpan-RB
Baca SelengkapnyaDadan Tri Yudianto Dituntut 11 Tahun Penjara Terkait Kasus Suap di Mahkamah Agung
Tuntutan tersebut dibacakan Jaksa setelah menilai Dadan terbukti sebagai makelar kasus kepengurusan di MA bersama dengan Sekretaris MA; Hasbi Hasan.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Digugat AMAN soal RUU Masyarakat Adat, DPR Bilang Begini
Aliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca SelengkapnyaBawaslu Pastikan Jerat Pidana Paslon Ucapkan Hinaan, TKN: Sama Sekali Tak Singgung Pak Prabowo
Ancaman pidana itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 (UU Pemilu)
Baca SelengkapnyaJenderal Agus Subiyanto Sebar 446.219 Prajurit TNI untuk Amankan Pemilu
446.219 prajurit TNI secara serentak di seluruh Indonesia dikerahkan untuk mendukung kelancaran pesta demokrasi jelang hari pencoblosan 14 Februari.
Baca SelengkapnyaSantri Ponpes Makassar Tewas di Tangan Senior, Anggota DPR Colek Kapolda hingga Kapolri 'Beri Hukuman Setimpal'
Menanggapi hal ini, sosok anggota DPR RI memberi atensi.
Baca SelengkapnyaIstana Kutip Pernyataan Ganjar: Jangan Sampai Menganggap Lawan Politik Itu Sebagai Musuh
Ari lantas mengutip pernyataan Ganjar agar persatuan Indonesia harus terus dibangun melalui kedewasaan berdemokrasi dan berpolitik.
Baca SelengkapnyaDipanggil Komisi VI DPR soal Politisasi Bansos, Mendag Zulkifli Hasan: Saya Senang!
DPR akan memanggil Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan buntut pernyataannya terkait bantuan sosial (bansos) berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Baca Selengkapnya