Merdeka.com - Wakil Ketua Umum PAN Taufik Kurniawan mengatakan, sikap yang akan diambil partai terkait Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi masyarakat akan disesuaikan dengan respons masyarakat. Selain masyarakat, keputusan soal Perppu Ormas akan ditentukan oleh DPR.

"Tentunya kita tunggu bagaimana reaksi masyarakat, tapi sekali lagi saya sampaikan Perppu itu domain pemerintah. Tetapi persepsi pemerintah itu bisa berbeda, bisa sama dengan persepsi DPR," kata Taufik di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/7).

PAN menjadi satu-satunya partai pendukung pemerintah yang mengkritik keras dikeluarkannya Perppu oleh pemerintahan Jokowi-JK. Sementara PDIP, Golkar, NasDem, PKB dan Hanura serta PPP mendukung Perppu tersebut.

"Artinya bagaimana tanggapan DPR terhadap pemerintah biar lah pemerintah mengambil keputusan. Tapi bagaimana DPR akan setuju atau tidak, tentunya tergantung pada sikap seluruh fraksi-fraksi yang ada di paripurna," sambungnya.

Taufik menyebut, Perppu tersebut masih bisa dibatalkan jika fraksi-fraksi tidak setuju. Apabila Perppu itu dibatalkan maka akan menurunkan kredibilitas pemerintah.

"Walaupun Perppu itu domain sikap pemerintah, sekali lagi, kalau seandainya Perppu itu banyak tidak disetujui oleh DPR dalam sikap politik, tentunya Perppu itu batal," tegasnya.