Pakai Sistem Paket, Gerindra Ungkap Modus Politik Uang di Jateng

Merdeka.com - Prabowo-Sandiaga alami kekalahan besar di Jawa Tengah. Padahal, sejak awal, daerah tersebut menjadi salah satu yang paling digenjot dalam kontestasi Pilpres 2019.

Berdasarkan rekapitulasi KPU, paslon nomor urut 01 Jokowi-Ma'ruf unggul sebanyak 16.825.511 suara atau 77,29 persen. Sementara paslon 02 sebanyak 4.944.447 suara atau 22,71 persen.

Sekretaris DPD Gerindra Jawa Tengah, Sriyanto Saputro mengatakan, kekalahan Prabowo-Sandi di Jateng akibat politik uang yang masif. Bahkan, menurut dia, hal itu terjadi hampir di seluruh dapil Jateng.

Awalnya, Sri merasa yakin Gerindra dan Prabowo-Sandi mampu melawan atau tak kalah jauh di kandang Banteng. Namun, yang terjadi sebaliknya, akibat kekuatan uang yang masif.

"Namun digempur uang tak terbatas dan hanya kekuatan besar yang mampu pengadaan uang besar-besaran tersebut," kata Sriyanto kepada merdeka.com, Selasa (14/5).

Namun sayang Sriyanto tak merinci berapa besaran uang yang digelontorkan untuk mengalahkan Prabowo-Sandi di Jateng. Dia juga mengaku kesulitan membuktikan praktik politik uang tersebut.

"Persoalannya politik uang ibarat kentut. Bau terasa tapi sumbernya yang sulit dicari," terang Sriyanto lagi.

Dia pun mengungkap, bahwa politik uang yang terjadi dilakukan oleh para caleg parpol koalisi Jokowi-Ma'ruf. Lagi-lagi, dia menolak membeberkan berapa besaran paket tersebut.

"Hampir merata (sebarannya), polanya lewat paket caleg koalisi 01," jelas Anggota DPRD Jateng tersebut.

Sebelumnya, hal yang sama juga dikeluhkan oleh PAN, parpol pendukung Prabowo-Sandi. Bahkan, partai pimpinan Zulkifli Hasan harus kehilangan 8 kursi DPR RI di Jateng.

"Padahal di pemilu sebelumnya bisa raih 8 kursi DPR dari dapil Jateng. Ini bagian kondisi yang luar biasa kondisi tidak siap hadapi tsunami money politics yang ada di Jateng," kata Wakil Ketua DPW PAN Jateng, Agung Wisnu Kusuma, Senin (13/5).

Dia menyebut pada konstelasi Pileg di Jateng banyak metode politics digunakan dengan cara memberikan uang dilakukan secara terbuka.

"Jadi money politics sudah terbuka. Satu contoh ada di wilayah dapil wilayah Jateng selatan juga sempat dimasuki partai lain, dan itu menunjukkan keterbukaan," ungkapnya.

Sementara PDIP merasa politik uang tak mungkin dilakukan di era saat ini. Begitu pula apabila dilihat jumlah pemilih di Jateng yang capai 27 juta orang.

"Yang dipakai money politik itu uangnya siapa? Pemilih 27,9 juta lho. Mau dikasih uang berapa?" jelas Ketua DPD PDIP Jateng, Bambang Wuryanto.

Dia pun curiga, bahwa tuduhan ini terjadi karena orang yang menuduh itu biasa melakukan politik uang. Dia menegaskan, PDIP tak memakai cara curang untuk memenangkan pertarungan di Jateng.

"Saya khawatir yang menuduh tersebut pernah melakukan money politik dan menang," tambah Bambang lagi.

Bambang melihat simple saja terkait menang besarnya Jokowi di Jateng. Dia menilai, warga Jateng masih sangat ingin dipimpin oleh Jokowi.

"Ya karena rakyat Jateng cinta Jokowi," tutup dia.