Better experience in portrait mode.
Iklan - Geser ke atas untuk melanjutkan

Ogah mundur dari parpol, ini pembelaan Wantimpres Jokowi

Ogah mundur dari parpol, ini pembelaan Wantimpres Jokowi suharso monoarfa. ©2013 Merdeka.com/dok

Merdeka.com - Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Suharso Monoarfa mengatakan, tidak ada larangan anggota Wantimpres berasal dari partai politik. Selain itu, kata dia, setelah dilantik jadi Wantimpres, yang bersangkutan juga tidak diwajibkan untuk mengundurkan diri atau non-aktif dari partai politik.

"Yang diundang-undang kan ketua umum yang dilarang, itu jawabannya," kata Suharso singkat di kantornya, Jakarta, Selasa (27/1).

Lebih lanjut, jelas Suharso, partai politik bukanlah milik personal atau perseorangan saja. Tetapi, partai politik merupakan aset sebuah bangsa.

Oleh karena itu, kata Suharso, tidak semua partai politik di dalamnya berisi orang-orang yang tidak baik. Justru, seorang bisa dicalonkan sebagai presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik.

"Calon presiden diusung siapa? Partai politik atau gabungan parpol," tutupnya.

Seperti diketahui, Jokowi sudah melantik 9 anggota Wantimpres. Mereka adalah Abdul Malik Fajar (Muhammadiyah), Ahmad Hasyim Muzadi (NU), Yan Darmadi (NasDem), M Yusuf Kartanegara (PKPI), Rusdi Kirana (PKB), Sidarto Danusubroto (PDIP), Sri Adiningsih, Subagyo Hadi Siswoyo (Hanura) dan Suharso Monoarfa (PPP).'

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, anggota wantimpres yang dilantik Presiden Jokowi, sudah setuju untuk melepas jabatan apapun di partai, lantaran syarat menjadi anggota wantimpres adalah tidak memiliki jabatan apapun di partai, maupun di perusahaan.

"Syarat wantimpres itu, pertama dia bukan pimpinan partai, dia bukan pengusaha, dia bukan yang lain-lain. Tapi kalau pun katakanlah dia politisi dalam waktu 3 bulan dia harus keluar. Itu yang memenuhi syarat. Siapa yang aktif di partai? (Suharso Monoarfa) Ya, kan tidak lagi. Syaratnya harus keluar dalam waktu 3 bulan," tutur JK di kantornya, Jl. Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Senin (19/1).

(mdk/dan)
ATAU
Geser ke atas Berita Selanjutnya

Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya

Buka FYP
Jokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu

Jokowi soal Rencana Bertemu Ketum Parpol: Kalau Memang Tidak Perlu, Kenapa Harus Ketemu

Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka kemungkinan akan bertemu ketua umum partai politik (parpol).

Baca Selengkapnya
Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Bicara Aturan Pemilu, PDIP Singgung Keanggotan Parpol Jokowi jika Ingin Turun Gunung Kampanye Pilpres

Keanggotaan partai politik Jokowi dipertanyakan setelah menyebut presiden boleh kampanye dan berpihak pada pasangan calon tertentu di pemilu.

Baca Selengkapnya
Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi

Respons Jusuf Kalla soal Gaduh Isu Pemakzulan Jokowi

Dugaan adanya kecurangan pada PIlpres 2024, membuat isu pemakzulan Jokowi muncul.

Baca Selengkapnya
Kamu sudah membaca beberapa halaman,Berikut rekomendasi
video untuk kamu.
SWIPE UP
Untuk melanjutkan membaca.
Respons PSI Kemungkinan Jokowi, Gibran dan Kaesang Kampanye Bareng

Respons PSI Kemungkinan Jokowi, Gibran dan Kaesang Kampanye Bareng

Sampai saat ini Jokowi belum pernah mengumumkan akan mendukung parpol atau capres.

Baca Selengkapnya
Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Jokowi Bakal Dapat Peran Penting di Pemerintahan Prabowo, Golkar: Pemikiran Beliau Dibutuhkan Bangsa

Wajar jika Presiden Jokowi akan mendapat peran penting di pemerintahan Prabowo-Gibran.

Baca Selengkapnya
Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Jokowi Pastikan Ada Proses Hukum soal PPATK Temukan Transaksi Janggal Bendahara Parpol Jelang Pemilu

Merespons itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta semua yang ilegal dicek sesuai aturan hukum.

Baca Selengkapnya
Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir

Jokowi Mau Jadi Jembatan Parpol, PDIP Singgung Demokrasi Turun ke Titik Nadir

Hasto menegaskan, Pemilu 2024 belum selesai. Saat ini, proses rekapitulasi suara masih dilakukan secara berjenjang.

Baca Selengkapnya
Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Jokowi Sebut Presiden Boleh Memihak di Pilpres, Perludem Nilai Bakal Jadi Pembenaran Pejabat Tak Netral

Perludem menyayangkan pernyataan Presiden Joko Widodo soal presiden boleh berpihak di Pilpres 2024

Baca Selengkapnya
Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Respons Istana Soal Kabar Jokowi Jadi Kader Sejak Tahun 1997 dan Ketum Golkar

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana menyebut, desas-desas Jokowi akan menjadi ketum parpol sudah lama digulirkan.

Baca Selengkapnya