Nurhayati sebut Pasek ngawur soal rotasi di DPR
Merdeka.com - Dua Politikus Partai Demokrat yang dikenal dekat dengan Anas Urbaningrum, Gede Pasek Suardika dan Saan Mustopa dikabarkan dirotasi dari Komisi III DPR. Namun, kabar itu ditutup-tutupi oleh Fraksi Demokrat.
Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Nurhayati Ali Assegaf membantah soal kabar itu. Bahkan ia menyebut, Pasek dan Saan salah informasi tentang rotasi ini.
"Belum, belum. Saan sama Pasek ngawur itu. Nanti dikabari lah," ujar Nurhayati singkat di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/12).
Padahal sebelumnya, Pasek telah mengakui bahwa dirinya diminta pindah dari Komisi III DPR. Bahkan, ia menyebut, instruksi itu datang langsung dari ketua fraksi.
"Ketua fraksi bagus komunikasi politiknya, kita ditawarkan ada beberapa komisi, hanya saya lihat IX cukup menantang," ujar Pasek di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (19/12).
Dia menegaskan, tak pernah ingin keluar dari komisi bidang hukum dan HAM. Namun, pemindahan ini atas permintaan fraksi.
"Keluar dari komisi III saya enggak pernah minta tapi saya disuruh pilih komisi lain iya. Pokoknya yang namanya GPS (Gede Pasek Suardika) tidak boleh ada di komisi III," terang dia.
(mdk/did)Cobain For You Page (FYP) Yang kamu suka ada di sini,
lihat isinya
Prabowo menekankan bahwa tidak pernah menutupi apa pun dari rakyat.
Baca Selengkapnya74 tahun berlalu, ini kisah Peristiwa Situjuah yang renggut banyak pejuang Pemerintah Darurat RI.
Baca SelengkapnyaMeutya optimis partainya dapat menduduki posisi Ketua DPR.
Baca Selengkapnyavideo untuk kamu.
Wacana hak angket untuk mengusut kecurangan Pemilu 2024 masih bergulir.
Baca SelengkapnyaGanjar menyebut RUU Perampasan Aset ini harus segera disahkan DPR.
Baca SelengkapnyaKorlantas menjelaskan persiapan mudik balik Lebaran 2024 mencapai 98 persen.
Baca SelengkapnyaRapat tersebut DPR direncanakan pada tanggal 13 Maret 2024.
Baca SelengkapnyaDPR RI dan pemerintah menyepakati Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dibawa ke Rapat Paripurna untuk disahkan.
Baca SelengkapnyaAliansi Masyarakat Adat Nasional menggugat DPR dan pemerintah ke PTUN karena dianggap abai
Baca Selengkapnya